Suara Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Konsep Bahasa Nasional dan Bahasa Negara

Ditulis ulang oleh Herman RN

Secara tridisional, bahasa dapat dimaknai sebagai alat komunikasi dan alat interaksi. Banyakya bahasa di belahan dunia menimbulkan ada istilah bahasa nasional dan bahasa negara, di samping bahasa daerah. Ada negara yang menyatakan bahwa bahasa nasional sama dengan bahasa negara, baik dari segi pengertian, kedudukan, maupun fungsinya. Namun, tidak semua negara di dunia meletakkan konsep tersebut. Bagaimana dengan Indonesia, Malasyia, dan Filipina?

Di Indonesia

Bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Akan tetapi, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia dipandang untuk (a) membentukan diri pribadi dan sebagai warganegara; (b) pembentukan penalaran, pemikiran mandiri, dan metode kerja yang tepat; (c) pembentukan kemampuan mendengarkan/menyimak, bertanya, berkomunikasi (lisan/tertulis); (d) pembentukan kemampuan mengelola informasi (mencari/melokalisasi, menyaring, menganalisis, menyimpulkan, menemukan alternatif pemecahan masalah, menggunakan); (e) transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berbisnis; (f) pembentukan kemampuan menilai situasi, memprediksi, berimajinasi, mengekspresikan diri, berargumentasi; (g) pembentukan apresiasi bahasa indah dan seni sastera; (h) pembentukan kemampuan mengembangkan diri (learning to learn) dan mengembangkan kompetensi disiplin lain; (i) pemersatu bangsa, dan (j) pelestari serta pengembang budaya bangsa.

Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi ketiga (1998:1) disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional termaktub dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sebagai bahasa negara tercantum dalam UUD 1945. Tatkala disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, para ahli sepakat bahasa tersebut harus menjadi (1) bahasa resmi kenegaraan; (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan; (3) bahasa resmi dalam hubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan (4) bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Adapun mengenai sistem ejaan bahasa Indonesia yang masih digunakan sekarang adalah Ejaan Yang Disempurnakan, setelah mengalami dua kali perganian ejaan: Ejaan Van Ophuysen dan Ejaan Republik.

Di Malaysia

Malaysia adalah pengguna bahasa serumpun dengan Indonesia, yakni bahasa Melayu. Namun, di Indonesia, bahasa Melayu tersebut sudah dianggap menjadi bahasa Indonesia dengan penyesuaian kaedah yang disepakati oleh para ahli sehingga namanya disebut dengan bahasa Indonesia. Sementara itu, Malaysia masih menggunakan tutur Melayu sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraannya.

Keberadaan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan bagi Malaysia sudah berlangsung sejak 31 Agustus 1957, yakni melalui pembentukan Federasi Malaysia. Bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa nasional mereka yang tertuang dalam undang-undang kenegaraannya. Status ini kemudian diperkuat dengan diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di negara tersebut. Hal ini dimulai sejak 1968. Padahal, pada tahun itu bahasa Inggris masih digunakan secara meluas di Malaysia, terutama oleh masyarakat Cina dan India yang ada di Malaysia. Sekarang pun, bahasa Inggris seolah sudah menjadi bahasa resmi kenegaraan Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan seringnya penggunaan bahasa Inggris di acara-acara resmi di negara itu. Bahkan, dalam tuturan sehari-hari pun, masyarakat Malaysia sering memakai kosa kata dari bahasa Inggris. Misalnya, eraser untuk menyatakan “penghapus papan tulis”, hospital untuk rumah sakit.

Bahasa Melayu di Malaysia kemudian diganti namanya menjadi bahasa Malaysia oleh Tun Abdul Razak, masa menjabat Perdana Menteri setempat, sekitar tahun 1970-an. Namun, bahasa Malaysia pertama sekali digunakan dalam pengadilan resmi sejak tahun 1990. Yang perlu dicermati fenomena bahasa nasional dan bahasa negara di Malaysia adalah pengakuan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan (Undang-Undang Federasi Malaysia) memang menyebut bahasa Melayu sebagai bahasa bahasa kebangsaan atau bahasa resmi Malaysia, tetapi perlu diingat bahwa saat perundang-undangan dibuat, kata “Malaysia” belum ada (http://melayuonline.com/).

Mengenai ejaan bahasa yang digunakan di Malaysia yang masih bertahan sampai saat ini adalah sistem ejaan baru yang disahkan sejak 16 Agustus 1972.

 

Di Filipina

Filipina adalah negara tetangga Indonesia sebelah Utara yang juga merupakan negara kepulauan, dengan jumlah pulai sekitar 7000 buah. Secara ras, penduduk Filipina sama dengan Indonesia, yakni rumpun Malayo-Polynesia. Tidak heran jika wajah orang Filipina mirip-mirip dengan orang Indonesia. Namun, bagaimana dengan fenomena bahasa di negara ini?

Bahasa nasional Filipina adalah bahasa bahasa Filipino, yang berasal dari bahasa Tagalog. Situasinya mirip dengan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Hanya saja, anehnya, banyak rakyat Filipina non-Tagalog yang tidak mampu berbahasa Filipino meskipun bahasa Filipino berasal dari bahasa Tagalog. Selain itu, di negara ini lebih berkembang bahasa Inggris daripada bahasa Filipino yang menjadi bahasa negaranya. Bahkan, untuk urusan resmi kenegaraan, mereka lebih suka menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Filipino. Untuk tingkat pendidikan menengah pun digunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Tidak heran jika masyarakat Filipina lancar berbahasa Inggris.

Beberapa kosa kata bahasa Filipina mirip juga dengan bahasa Indonesia. Misalnya, ako ‘aku’, payong ‘payung’, lima ‘lima’, dan lain-lain. Selain itu, dalam bahasa Filipina juga dikenal struktur kalimat pasif dan kalimat aktif. Hanya saja, mereka lebih banyak menggunakan kalimat pasif daripada kalimat aktif.

 

Language Planning

Istilah perencanaan bahasa atau language planning sering dikaitkan dengan konteks dunia ketiga sebagai alat untuk menciptakan bahasa nasional standar dengan upaya penerimaan pemodernisasian bahasa tersebut. Istilah language planning ini sendiri pertama sekali diperkenalkan oleh Haugen (1959).

Banyak ahli sepakat bahwa perencanaan bahasa itu perlu dilakukan di sebuah negara. Namun, dalam konteks Indonesia, kita mesti mencermati kembali. Banyak masuknya kosa kata asing mengambil peran kosa kata bahasa nasional kita sehingga bahasa nasional terkesan “digagahi” oleh bahasa asing. Akibatnya, terjadilah interferensi dan degradasi bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Karena itu, sejatinya perencanaan bahasa mesti (1) memilah kepentingan bahasa untuk bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan; (2) menujuk pembakuan bahasa dengan meningkatkan taraf keaksaraan. Jadi, tidak gegabah dalam melakukan perencanaan bahasa.

 

  1. a. Politik Bahasa Nasional mengenai Bahasa Negara Indonesia

Menurut Dendi Sugono dalam makalahnya yang disampaikan pada Seminar Bahasa dan Sastra Daerah Riau (Pekanbaru, 13-14 Juli 2007) lalu, menyatakan bahwa politik bahasa nasional adalah kebijakan di bidang kebahasaan dan kesastraan secara nasional. Kebijakan tersebut meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan penggunaan bahasa asing. Karenanya, kebijakan itu perlu dirumuskan berdasarkan penelitian berbagai aspek kebahasaan dan kesastraan yang hasilnya dapat dikodifikasi acuan pengguna bahasa, di samping untuk keperluan dokumentasi.

Bahasa nasional yang kemudian disepakati sebagai bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya di acara-acara resmi kenegaraan. Dengan demikian, politik bahasa untuk memasukkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ke dalam bahasa kenegaraan menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan proses pembakuan dan penyederhanaan bahasa.

Dalam acara-acara resmi kenegaraan, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai kaedah yang telah disepakati menjadi penting dijaga. Untuk menangani masalah bahasa ini diperlukan penanganan secara kelembagaan. Artinya, lembaga-lembaga seperti Pusat Bahasa punya wewenang sekaligus tanggung jawab dalam memberikan pemahan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sehingga dalam setiap kegiatan resmi di lembaga-lembaga resmi pemerintahan, bahasa yang digunakan—setidaknya bahasa pengantar—adalah bahasa Indonesia. Begitu juga dengan di sekolah-sekolah, bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia (tetapi bukan menutup kemungkinan untuk diselingi dengan bahasa lokal).

Akhirnya, dapat dipahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pertama bagi warga negara Indonesia. Karenanya, politik bahasa nasional untuk menjujung tinggi bahasa Indonesia sebagai negara menjadi penting.

 

  1. b. Politik Bahasa Nasional mengenai Bahasa Nasional di Indonesia

Seperti dijelaskan di atas, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional termaktub dalam Sumpah Pemuda 1928. Dengan demikian, politik bahasa nasional mengacu pada butir-butir yang sudah disepakati tentang klaim bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Kebijakan yang mesti dikeluarkan oleh pemerintah dalam mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah tetap menjaga roh bahasa Indonesia dalam hal kenasionalan. Hal ini seperti dalam perkara hubungan kerja sama dengan negara-negara luar. Elit pemerintahan harus tetap menjaga eksistensi bahasa Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara-negara luar.

 

  1. c. Politik Bahasa Nasional mengenai Bahasa Daerah Indonesia

Adanya gejolak dan kerawanan yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia bukanlah bersumber dari bahasa persatuannya–bahasa Indonesia–melainkan bersumber dari krisis mutidimensional terutama krisis ekonomi, hukum, dan politik, serta pengaruh globalisasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dapat menyatukan kembali gejokal antar etnis tersebut.

Akan tetapi, kebertahanan bahasa nasional perlu dukungan dan motivasi dari bahasa daerah. Seperti diketahui bahwa salah satu fungsi bahasa daerah adalah sebagai penunjang bahasa dan sastra nasional. Ada banyak kosa kata dari bahasa daerah yang kemudian dapat dibakukan menjadi bahasa nasional yang berterima di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, peran media massa sangat dibutuhkan. Tak dapat dipungkiri bahwa media mempengaruhi bahasa di sekitar media itu terbit. Kosa kata-kosa kata bahasa daerah yang ditulis media akan dapat menjadi kosa kata yang kemudian melalui proses pembakukan untuk menuju bahasa nasional.

Herman RN, mahasiswa Pascasarjana Unsyiah

About these ads

Filed under: Opini

3 Responses

  1. herita nadiyanti mengatakan:

    jadi apa perbedaan antara bahasa indonesia sebagai bahasa nasional dan bahsa negara

  2. ya di pulau mindanau mereka banyak orang filipina menggunakan bahasa indonesia

  3. Berlin mengatakan:

    ya??? perbedaannya apa ???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang pula kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di katapelangi@yahoo.co.id . Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 39 pengikut lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 39 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: