Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

>>Agama

Opini/ Essay
Tentang Agama di KTP
oleh Herman RN

Beberapa waktu lalu media-media cetak di Aceh memberitakan tentang kesalahan penulisan agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kesalahan penulisan agama itu diberitakan terjadi di wilayah Lhok Seumawee.
Kejadian di Kuta Blang, kecamatan Banda Sakti, itu mengingatkan saya pada artikel Putu Setia di koran Tempo, 5 November 2006. Putu dalam artikelnya itu bercerita tentang perjalanannya ke Bontang. Waktu itu dia pernah disweeping di sana. Ada hal menarik dari cerita Putu, yaitu soal polisi yang menilang itu kebetulan seagama dengan Putu.
Kedengarannya memang lucu ketika razia disangkutpautkan dengan agama. Tetapi hal seperti itu tidak akan ditertawakan orang yang tinggal di daerah perseteruan antaragama. Apa lagi ketika berhadapan dengan orang-orang yang fanatik terhadapa agama yang dianutnya.
Dalam artikel singkatnya di kolom ‘Cari Angin’ koran Tempo, Putu mengatakan dia pernah kena tilang karena salah jalur. Kebetulan polisi yang menilangnya beragama Hindu. Putu Setia dibebaskan dan kemudian bertemu kembali dengan polisi tersebut ketika pergi ke Wihara. Mereka sama-sama tergelak. “Di sini banyak polisi Bali, rata-rata beragama Hindu.” Ujar sang polisi, (Koran Tempo, 5 November 2006).
Cerita itu membawa kita pada pengertian peran agama di KTP. Ternyata agama yang tertera di KTP telah menyelamatkan Putu Setia. Tetapi bagaimana jika Putu saat itu kena tilang di Aceh yang dominan penganut beragama Islam? Atau bisa dibayangkan jika yang menilang Putu kala itu bukan polisi yang seagama dengan dia. Atau bagaimana jika yang ditilang oleh polisi itu bukan beragama Hindu? Muncul pula sebuah polemik, mengapa di KTP diterakan oleh pemerintah kolom Agama, sementara di Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, kartu Asuransi Kesehatan, kartu kredit, akta tanah, tidak dibuat kolom agama? Bukankah semua itu juga merupakan kartu identitas?
Polisi memang bukan mengurusi masalah agama. Urusan polisi adalah urusan yang menyangkut ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Seperti mengamankan pencuri, orang berjudi, mabuk-mabukan, pelacuran, menangkap perampokan, dan sejenisnya yang merisuhkan masyarakat. Semua tugas itu tidak dilimpahkan pada institusi Agama. Meskipun di Aceh dibantu oleh dinas Syariat Islam dalam menumpas kemaksiatan, yang melakukan tugas itu tetap polisi namanya, yaitu polisi Syariat atau WH. Sementara di provinsi lain di belahan nusantara, semua tugas di atas tetap dilakukan pihak kepolisian negara. Inilah wewenang negara hukum, karena negara kita bukan “negara agama”.
Persoalannya, masalah agama mencuat kepermukaan kehidupan masyarakat ketika berbicara masalah kebebasan (kemerdekaan). Tak dapat kita pungkiri, meski undang-undang negara Indonesia telah jelas memaktubkan kebebasan menganut dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, masih kita dapati keresahan dalam masyarakat beragama. Contoh ringannya di Aceh yang telah diberlakukan syariat Islam. Masih tampak keresahan masyarakat di Aceh ketika melihat banyaknya bulek-bulek yang berkeliaran dengan ‘kebebasannya’ di bulan suci Ramadhan lalu.
Ketika melihat parabulek bebas makan-minum di mana suka, timbul semacam rasa jengkel di hati sebagian orang Islam yang melihatnya. Sementara itu mereka juga (bulek-bulek) merasa resah ketika masuk pelosok di Aceh yang wajib berbusana muslim/ muslimah, dan peraturan-peraturan Islam yang menurut parabulek sangat membatasi langkah mereka. Hal semacam ini barangkali masih dapat kita antisipasi dengan berpegang pada ketentuan sebuah daerah; bahwa Aceh adalah wilayah Syariat Islam. Dan orang Aceh juga dapat memahami bahwa mereka bulek sehingga wajar berpenampilan ala Barat. Namun bagaimana jika yang berperilaku seperti bulek itu orang dalam negeri atau memang orang Aceh tulen? Ketika peraturan-peraturan itu dihadapkan kepada mereka, dengan enteng mereka berkata, “urusan agama, urusan individu.” Sementara di KTP mereka jelas tertulis agama: islam. Muncullah agama baru di negara ini, yaitu ‘Islam KTP’.
Baru-baru ini warga Kuta Blang, kecamatan Banda Sakti, Lhok Seumawe, banyak mengembalikan KTP nasionalnya yang baru selesai dicetak karena kesalahan penulisan di kolom agama. (Serambi Indonesia, 22 Januari 2007). Menurut pengakuan Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil, Ismail Hadji, hal itu terjadi karena keterbatasan tenaga kerja. Anehnya, mengapa kesalahan itu harus terjadi di kolom agamanya, dan bukan hanya pada satu dua orang. Andaikan kolom agama di KTP tak ada apakah kesalahan itu masih terjadi dengan alasan yang sama?
Pernah muncul pemikiran dari pihak yang menganut aliran kepercayaan untuk memasukkan aliran mereka dalam kolom agama di KTP. Namun, Menteri Agama keberatan dengan dalih aliran kepercayaan bukan agama, melainkan ‘budaya’. Persoalan ini pernah menjadi perdebatan antara Menteri Negara Dalam Negeri dan Menteri Negara Agama. (Artikel Putu Setia, Koran Tempo, 5 November 2006).
Putu Setia berpendapat, mengapa tidak dihilangkan saja kolom agama di KTP. Alasannya, kolom itu terkadang merepotkan saja. Ketika orang mengalami kecelakaan, penolongnya tidak berkata; lihat KTPnya, agamanya apa? Atau ketika sampai di rumah sakit, dokter/ perawat juga tidak bertanya agama yang mengalami kecelakaan itu apa, tetapi yang dilihat adalah golongan darahnya.
Alasan lain dikatakannya, bahwa setiap agama itu berjalan pada jalur yang sama, yaitu menganjurkan pada kebaikan. Polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pembina masyarakat tentu juga berjalan di atas kebaikan. Andai ada polisi yang membiarkan kemaksiatan, apa lagi sampai melindunginya, adalah polisi yang perlu didikan, sehingga kita tidak perlu lagi bertanya: “Pak Polisi, apakah Anda punya agama? Kalau punya, agama Anda apa?” Artinya polisi dalam bertugas jangan sampai ‘pilih-pilih agama’.
Terkait dengan itu, Nanggroe Aceh Darussalam adalah daerah yang sudah memberlakukan Syariat Islam. Apakah agama di KTP sangat berperan penting untuk wilayah ini? Apakah setiap yang datang ke Aceh harus ditanya dahulu, agamanya apa? Kemudian bagaimana pula dengan agama yang hanya merek di KTP, misalkan seperti yang saya maksudkan di atas; Islam KTP? Apa fungsi kolom agama di KTP sehingga harus dicantumkan? Apakah setiap kejadian dalam masyarakat, agama memang menjadi perhitungan utama? Misalkan, orang yang masuk mesjid harus diminta KTPnya, untuk dilihat terlebih dahulu dia beragama apa. Begitu pula dengan orang yang masuk gereja, pura, atau wihara, apakah perlu agama diketahui terlebih dahulu? Atas dasar pertimbangan itulah, Putu Setia menganjurkan agar kolom agama di KTP dihilangkan saja.
Timbul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan penyusup-penyusup yang hendak menyebarkan agama selain Islam di Aceh pascabencana? Karena hal ini sempat menjadi pergunjingan keresahan di hati masyarakat Aceh yang dominan beragama Islam. Apakah ada tindakan dari pemerintah atau suatu instansi untuk mensweeping KTP setiap ‘orang aneh’ ke Aceh sehingga tak ada lagi penyusup? Mengapa pula setiap kejadian pengeboman diberitakan oleh ulah orang Islam? Apakah sudah dilihat KTPnya? Jika memang tuduhan itu karena perbuatan, misalkan karena dia rajin Shalat dan melantunkan Alquran, apa hubungannya dengan kolom agama di KTP? Berarti agama tidak diukur di KTP dong?

Penulis, mahasiswa FKIP PBSID Unsyiah,
peminat masalah Pendidikan dan Kemasyarakatan.

Iklan

Filed under: Opini

2 Responses

  1. dexlon berkata:

    Setuju kolom agama dihilangkan….

  2. dhyana berkata:

    ya dihilangkan aja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.399 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: