Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Patutkah Menghargai Syariat Islam?

(Dimuat juga di http://www.acehinstitute.org)

Oleh Herman RN

Mungkin ini surat kesekian saya yang berisi tentang Syariat Islam sejak pertama sekali diberikan Pusat untuk Aceh. Pemberian itu menjadi bergumpal gelisah dalam dada saya manakala “Kado Syariat Islam” yang saya ketahui kemudian hanya sebuah peredam; peredam kecamuk politik di Aceh masa-masa dicabutnya status Daerah Operasi Militer dari Tanah Rencong dan masa-masa runtuhnya Orde Baru. Sebelumnya, surat gelisah serupa pernah saya layangkan melaui Harian Serambi Indonesia (23 Agustus 2007) bertajuk “Syariat Lara Kampongku”. Saya harap surat kesekian ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita. Kita tahu, pemberlakuan Syariat Islam (selanjutnya disingkat SI) di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sesuai dengan UU RI No. 44 Tahun 1999. Kala itu, Republik Indonesia dipimpin oleh B.J. Habibie, memberikan keistimewaan terhadap Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan Aceh yang masa itu sekaligus memberikan keistimewaan kepada Irian Jaya.

Mengapa Habibie memilih Aceh dan Irian Jaya yang diistimewakan? Di sinilah kelihaian elit Pusat dalam meredam konflik politik di daerah-daerah. Aceh yang baru saja lepas dari kangkang DOM, masa itu masih menyisakan dendam di hati anak-anak Aceh, demikian pula Irian Jaya. Nah, untuk meredam dendam itu agar tidak berkesumat tujuh turunan, Habibie dengan “liciknya” mengatakan, Aceh dapat diredam dengan predikat SI. Maka dicetuskanlah SI untuk mengatur segala ketentuan hukum dan adat di Serambi Makkah. Hal ini tercantum dalam UU RI No.44 Tahun 1999 pasal 6 dan 7 tentang daerah keistimewaan Aceh dan pembentukan lembaga adat di Aceh. Maka itu, saya mengatakan Syariat Islam tidak lebih dari sebuah “kado” atas kelihaian Pusat meredam kecamuk politik di tanah Serambi Makkah ini.

Saya katakan demikian, terbukti hingga sekarang, sudah sewindu SI dicetuskan untuk Aceh, sanksi-sanksi yang pernah menjadi bahan perbincangan dan diajukan ke DPRA, masih belum berjalan maksimal. Artinya, masih ada keraguan dari pihak legeslatif sendiri tentang sanksi-sanksi terhadap pelanggar Syariat Islam di Aceh.

Saya misalkan saja, qanun tentang berzina harus dirajam dan qanun tentang pencurian, yang katanya harus dihukum koh jaroe (potong tangan). Kendati peraturan dan sanksi tentang ini pernah diajukan ke DPRA, sampai sekarang pembahasannnya belum tuntas, bahkan terkesan diabaikan. Bisa jadi, karena hukuman ini terlalu berat. Artinya, untuk mengaplikasikan sanksi rajam dan koh jaroe itu, tentu memiliki kriteria tersendiri, ada kualitas dan kuantitas pelanggarannya.

Namun, karena tidak pernah ada sosialisasi SI tentang sanksi-sanksi ini, pelanggaran di atas pelanggaran pun terjadi. Hal ini seperti pencuri kambing di Desa Deah Manyang, Aceh Utara, yang dipotong tangannya oleh masyarakat secara membabi buta (Serambi Indonesia, 15 Juni 2008).

Adalah benar si pencuri telah melakukan pelanggaran hukum SI tentang mencuri, tetapi apakah benar dia mesti dipotong tangan secara massa? Hal ini, sampai sekarang masih menjadi perbincangan, mulai tingkat mahasiswa hingga pada ulama-ulama. Ada yang berpendapat pro, ada pula kontra, dalam artian tidak setuju potong tangan tersebut. Jika harus disalahkan, siapa mesti disalahkan? Apakah masyarakat yang memotong tangan si pelaku harus ikut dipersalahkan? Hal ini seperti berita pada hari berikutnya, baik polisi maupun sejumlah ulama yang dimintai tanggapannya tentang pemotongan tangan si pencuri, menyesalkan tindakan anarkis masyarakat karena telah memotong tangan Saidan, si pencuri kambing.

Saat-saat seperti ini, memang cenderung elit politik, pakar hukum, dan pihak keamanan, selalu menyalahkan masyarakat. Masyarakat dituduh tidak mengerti hukum, tidak mengerti adat, tidak mengerti sanksi syariat Islam. Haruskah kita menyalahkan masyarakat terus-menerus?

Hemat saya, mesti dipertanyakan seberapa jauh sudah sosialisasi tentang hukum SI itu kepada masyarakat, baru boleh saling salah. Selama ini, yang didengar oleh masyarakat luas adalah pelanggar syariat Islam harus diberi hukuman. Saya misalkan saja, mesum/khalwat, berjudi, minum minuman keras, dan sejenisnya, harus dicambuk. Tidak pakai jilbab dan berpakaian ketat, harus digunting pakaiannya lalu diarak-arak di depan umum. Pelaku berzina mesti dirajam. Pecuri harus dipotong tangan. Ini yang diketahui oleh masyarakat secara umum sehingga mereka mencoba-coba menerapkan sanksi-sanksi itu dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya, karena rumor yang berkembang adalah semua sanksi itu merupakan hukuman dalam SI. Andai saja ada sosialisasi mendalam hingga ke desa-desa tentang kulitas dan kuantitas pelanggaran yang boleh dikenakan sanksi-sanksi berat seperti tersebut di atas, barangkali peristiwa yang menimpa salah seorang warga Deah Manyang tempo hari itu tidak terjadi. Sayangnya, setelah semuanya terjadi, barulah para pakar berkoar-koar mengatakan siapa yang berhak mendapatkan hukuman dan siapa yang berhak memberikan hukuman. Ini namanya sosialisasi “baca koran”. Maksudnya, sudah ada di koran, baru ada komentar sebagai upaya sosialisasi.

SI Wewenang Siapa?

Dalam UU PA disebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang gubernur atau bupati/ walikota adalah melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh. Hal ini sesuai pasal 42 nomor (1) poin e UU PA.

Akan tetapi, selama ini terkesan penjagaan SI hanya menjadi tugas dan wewenang Dinas Syariat Islam dengan polisi-polisi WH-nya. Hal ini karena Pemerintah Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, dalam menjalankan kewenangannya terhadap syariat Islam menyerahkan seutuhnya kepada Dinas Syariat Islam. Kesan yang ditimbulkan akhirnya menjalar bahwa yang berhak mensosialisasikan dan mengkoordinasikan tentang SI hanya awak-awak dinas SI dan para polisi tak berpistolnya (WH). Lantas, dengan gegabahnya, di mana ada isu terjadi pelanggaran SI, di situ ada WH. Walhasil, WH saling kejar-kejaran dengan sejumlah orang untuk mendapatkan bukti ada yang melanggar syariat di Aceh.

Sekedar mengingat, 18 Februari 2006 misalnya. Saat gencar-gencarnya razia salon dan hotel di Banda Aceh, WH sengaja mendatangi sebuah hotel di Banda Aceh. Di dalam hotel ditemukan 3 perempuan yang tidak mengenakan jilbab. Ingat, ketiganya perempuan. Namun, dengan alasan tidak memakai jilbab, 3 perempuan itu digiring ke Balai Kota. Alasannya, tidak memakai jilbab adalah pelanggaran Syariat Islam. Perlu diingat, mereka tidak memakai jilbab di kamar hotel, bukan di jalan raya atau di tempat umum lainnya. Hal ini jelas kelihatan sekali, SI bukan hanya kurang sosialisasi terhadap masyarakat, tetapi juga kepada polisi pemangku syariat. Akhirnya, Aceh jadi lumbung ketakutan. Nyaris semua orang dari luar saat pertama sekali datang ke Aceh, mengaku takut dengan Syariat Islam. Syariat Islam adalah ma’op (hantu menakutkan), begitulah lebih kurang kesan yang timbul.

Jika Syariat Islam hanya mendatangkan ketakutan bagi umat, patutkah kita menghargai hukum SI “kado” dari Pusat ini? Pusat, setelah memberikan label SI untuk Aceh, dia lepas diri. Mekanisme pengaturan sesungguhnya, tidak diacuhkan lagi dengan alasan Aceh berhak mengatur masyarakatnya. Yang timbul kemudian adalah mereka dari Pusat sendiri merinding saat melangkah ke Aceh, karena sosialisasi SI sesungguhnya belum maksimal.

Kapan sosialisasinya ada? Seperti saya sebutkan di atas, sosialisasi baru ada setelah terjadi pelanggaran di atas pelanggaran. Setelah media memberitakan ada pelanggaran, barulah semacam sosialisasi siapa yang berhak menghukum dan dihukum sesuai SI muncul ke permukaan, ke media yang sama tentunya. Artinya, yang berwenang tentang SI di Aceh nyaris sama dengan apa yang dilakukan Pusat di Jakarta, yakni setiap sudah terjadi baru memikirkannya. Lihat saja kenyataan dari Pusat, setiap Aceh konflik, baru Pusat akan memberikan “kado” penyejuk. Misalnya, meredam konflik DI/TII, Aceh dikadoi Daerah Istimewa sehingga berubah nama menjadi Daerah Istimewa Aceh (D.I. Aceh). Selanjutnya, meredam konflik dendam pasca-DOM, Aceh diberi predikat Syariat Islam. Kemudian, meredam konflik GAM yang ingin memerdekakan Aceh dari Indonesia, Aceh dikadoi Otonomi Khusus. Hingga pasca-MoU Helsinki, agar Aceh tidak kembali bergejolak, Pusat mengadoi sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang katanya adalah rekomendasi MoU Helsinki. Dan orang Aceh selalu bertepuk dada saat menerima kado-kado dari Pusat. Maka dari itu, kita—Aceh—tinggal menanti kado apa berikutnya dari Pusat?

Alumnus FKIP Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Unsyiah, aktivis Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, dan jebolan Sekolah Menulis Dokarim II.

Iklan

Filed under: Opini

One Response

  1. eljihadi26 berkata:

    itu lah kita, baru kocar-kacir setelah terjadi. Bukankah mencegah lebih baik dari mengobati?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna yang baik, kenapa setiap Sabtu-Minggu air di sepanjang Jl. Prof. Ali Hasjmy mati total? Apakah ada batasan kubik pemakaian? 2 weeks ago

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.388 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: