Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Sertifikasi kok Takut

Oleh Herman RN

RNMembicarakan perkara guru memang sedang hangatnya. Apalagi kita kita baru saja melewati dirgayahu guru. Sungguh momentum yang asyik membicarakan guru dan tantangannya yang bertepatan dengan haru ulang tahun guru. Saya katakan tantangan, sebab para cekgu tersebut sedang dihadapakan sebuah cobaan dari pemerintah, yakni sertifikasi guru. Kendati pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru guna mewujudkan kualitas pendidikan di negeri ini, namun tak sedikit pula orang merasa berat terhadap kebijakan tersebut. Keberatan adanya sertifikasi guru terutama dialami oleh kaum yang predikatnya guru. Hal ini dapat kita dengan dari beberapa perbincangan ringan di pasar ikan atau kedai kopi. Dari perbincangan itu, sebagian menilai sertifikasi guru adalah “Lembah kelam” bagi para guru. Selain itu, dapat juga dibuktikan dari beberapa artikel di media. Sebuat saja salah satunya artikel D Kemalawati yang dimuat Serambi Indonesia beberapa waktu lalu.

Mewakili keresahan kaum guru, Kemalawati mencoba menuangkan kegalauannya ke halaman Serambi Indonesia yang diterbitkan 26 November 2007. Membaca tulisan Kemalawati itu, saya menilai dia galau atau bahkan takut terhadap yang namanya sertifikasi guru. Atau bila boleh sedikit memperhalus, Kemalawati mencoba hendak menjadi pahlawan bagi para guru lainnya dengan menilai kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan Mendiknas nomor 18 tahun 2007 itu sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Tudingan tidak bertanggung jawab itu diambil Kemalawati dalam konteks Aceh yang dilanda stunami. Menurut dia, tidak wajar sertifikasi dilakukan pada guru-guru di Aceh, karena semua data-data yang menunjang penilaian portofolio seorang guru telah duluan “masuk penilaian” tsunami. Ah, seperti alasan demonstran yang menolak Ujian Nasional di Aceh saja—tsunami pada akhirnya selalu jadi “mawar hitam berduri”.

Pada sisi lain, Kemalawati menilai sertifikasi tidak lebih dari formalitas terhadap kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan sehingga terkesan bukan memajukan pendidikan, tapi malah menambah carut-marut pendidikan. Hal ini didasari dari hasil penemuan dia di lapangan bahwa banyak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sertifikasi. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang curang.

Siapa Mencurangi Pendidikan?

Terusterang, saya sendiri menemukan salah satu kecurangan yang ditakutkan Kemalawati. Saya pernah didatangi seorang guru (maaf tak hendak menyebut nama dan lembaganya) yang meminta beberapa sertifikat/piagam penghargaan saya difotokopi untuk kelengkapan sertifikasi dia. Ketika saya tidak mau memberikannya dengan alasan takut ketahuan, guru itu malah berkata, “Tidak apa-apa. Ini hanya formalitas dan penguji sudah mengizinkannya.”

Perkaranya sekarang, siapa yang membuat meucarue-meucarue-nya pendidikan kita. Bilamana benar yang diungkapkan teman saya si guru tadi, maka dalam hal ini penguji juga perlu dilakukan sertifikasi oleh tutor lainnya, misalkan penguji di daerah diuji oleh tutor pusat. Lucu kedengaran ya? Memang, beginilah kenyataanya kondisi pendidikan kita. Semua tindakan barangkali memerlukan sumpah. Lantas, kita terus-menerus menyalahkan, bahkan mencaci-maki sistem yang telah ditetapkan pemerintah.

Namun, manakala yang dikatakan si guru teman saya tadi hanya sebagai pemanis kata demi mendapatkan piagam yang dimaksudnya, maka sertifikasi guru bukan jalan yang salah yang mesti kita tolak dengan sepuluh jari.

Sedari dahulu kita tahu, bahwa guru merupakan pilihan terakhir, mulai dari pemilihan fakultas sampai dengan pemilihan profesi. Pada pemilihan fakultas misalnya, FKIP sebagai salah satu fakultas di perguruan tinggi, pada umumnya dijadikan tempat buangan mahasiswa yang tidak lulus pada fakultas lain. Lebih ironis lagi dengan PGSD, lebih dari 50 persen mahasiswa kuliah di PGSD bukan karena pilihan utama, melainkan karena tidak lulus di fakultas lain, lalu masuk FKIP dengan jurusan S1 juga tidak lulus, maka larilah ke PGSD (sekarang juga sudah S1). Artinya, guru selalu jadi alternatif terakhir.

Membuktikan hal ini dapat melihat tulisan Denni Iskandar di Serambi Indonesia, pada tanggal dan halaman yang sama dengan tulisan Kemalawati. Kendati sebenarnya kejadian mahasiswa menempatkan guru sebagai pilihan terakhir bukan temuan baru, namun tulisan Denni masih dapat kita jadikan referensi untuk perbandingan terhadap tulisan Kemalawati, sebab Denni memaparkan kasus itu berdasarkan penelitian yang pernah dilakukannya pada SMA Unggul di NAD. Sebagai sebuah penelitian ilmiah, Denni tak mungkin kita sangkal, apalagi Denni memang seorang Dosen FKIP yang berdisiplin pada pengajaran.

Perlu diingat, penelitian yang dilakukan Denni pada SMA Unggul, di kelas inti pula. Jika siswa yang tergolong cerdas saja kelihatan memposisikan guru sebagai orang buangan, bagaimana lagi dengan siswa lainnya. Maka, guru dijadikan orang sebagai alternatif terakhir bukan sebuah dugaan semu. Tentunya ini sudah berlangsung sejak lama hingga kini, kendati jargon guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa masih melekat di benak kita.

Nah, jika demikian tak salah kiranya pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru. Hal ini bertujuan untuk menjaring kredibilitas seorang guru. Tujuan lainnya agar guru tidak dianggap enteng lagi, agar guru tidak dijadikan “Tempat Pembuangan Akhir” sebuah pilihan.

Kita tahu dan sangat mahfum pula terhadap metode yang digunakan guru dalam mengajar, apalagi guru-guru lama (baca; yang sudah puluhan tahun menjadi guru). Guru-guru lama masih ada yang menggunakan metode lama, seperti metode CBSA (Catat Buku Sampai Abis) atau kurikulum KBK (Kasih Buku pada Ketuakelas). Oleh karena itu, penting dilakukan sertifikasi guru demi mencapai pendidikan berkualitas. Setiap orang yang hendak menjadi guru mesti melewati uji kompetensi. Uji kompetensi tidak hanya dapat dinilai dari hasil ujian di atas kertas, tetapi juga kemampuan dalam tindak mengajar, lalu kepribadian dan tindak sosial juga menjadi penilaian. Karenanya, apa pun pangkat dan golongan seorang pendidik memang mesti diuji terlebih dahulu, bukan hanya guru, tapi juga dosen. Jika hanya mampu CBSA atau ceramah dalam kelas guna memperlihatkan dialah “Ayam jagonya”, pindahkan saja mimbar khotbah Jumat ke dalam kelas, lalu minta siswa lelaki memakai peci dan siswa perempuan pakai mukena.

Jika tindakan sertifikasi benar-benar dilakukan dengan bersih dan ikhlas seperti yang seharusnya, guru tidak melakukan penipuan dan penguji tidak memandang sisi lain dari yang diuji semisal merasa iba, tak perlu lagi kita takutkan guru sebagai pembuangan akhir sehingga yang memilih profesi guru pada masa lalu menyesal pada masa kini. Jika sertifikasi guru benar sungguh diterapkan dan dijalankan seperti yang dikatakan Mukhlis A. Hamid (Serambi, 27 November), Kemalawati tidak mesti merasa terlanjur memilih guru sebagai profesi, seperti kata dia dalam alinea dua tulisannya, “…terlanjur memilih guru sebagai profesi jika dinyatakan tidak lulus sertifikasi.”

Namun demikian, ada yang patut jadi pertimbangan dari kekhawatiran Kemalawati, yaitu terhadap guru-guru lama. Guru-guru lama tentu merasa sangat terpukul tak lulus sertifikasi, lalu dicampakkan. Karena itu, Kemalawati meminta pemerintah sebaiknya memberikan langkah kongkret dalam memajukan pendidikan. Hemat saya, terhadap guru-guru yang sudah lama menjalani profesinya, dilakukan pendampingan, bukan sertifikasi lulus-tidak lulus. Guru-guru lama mesti diberikan pendampingan dan pengetahuan tentang lajur perkembangannya pendidikan, sedangkan kepada orang-orang yang baru menjadi guru atau akan memilih guru sebagai profesinya memang mesti disertifikasi kelayakan. Hal ini demi pendidikan kita.

Jadi, ketika Anda sudah memutuskan menjadi pendidik, tak perlu takut disertifikasi. Ketika sudah Anda putuskan memilih guru sebagai profesi, tentunya Anda menginginkan kemajuan terhadap pendidikan dan jangan mau dicap sebagai orang buangan. Sertifikasi bertujuan untuk itu.

Artinya, tak ada yang perlu ditakutkan dari sebuah sertifikasi guru. Toh, nantinya dosen juga disertifikasi. Semuanya demi kualitas pendidikan. Dan perlu diingat, guru-guru yang tidak lulus sertifikasi akan diberikan pelatihan lagi. Berarti, ada tujuan murni dari sebuah kebijakan terhadap pendidikan kali ini. Jikapun setelah diberikan pelatihan nanti, sang guru yang tak lulus tadi masih juga dikategorikan tak layak menjadi guru, kesalahan bukan lagi terletak pada kebijakan pemerintah, tapi memang guru tersebut tidak layak menyandang profesi keguruan. Maka, orang seperti inilah yang dulunya menjadikan guru sebagai alternatif terakhir dari sebuah pilihan profesi. Sedangkan sekarang, kita tak ingin lagi guru dianggap sebagai TPA dari sebuah pilihan. Maka, tak perlu takut sertifikasi guru, karena guru bukan seorang penakut terhadap tantangan. Barvo guru!

Penulis, alumnus PBSID FKIP Unsyiah.

Iklan

Filed under: Opini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.400 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: