Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Serabut ‘Panopticon’ di Aceh

Oleh Herman RN

Dimuat di Harian Analisa, 10 Agustus 2009

Mungkin sungai-sungai akan berserabut mayat berlumut andai saja rumah sakit jiwa (RSJ) dan penjara tak ada. Pasalnya, sebelum adanya rumah tempat orang yang diklaim memiliki kelainan jiwa, sungai adalah jalan untuk memisahkan mereka—yang normal dan yang dianggap tak waras. Demikian halnya dengan perampok, pencuri, penodong, atau lebih umum sebut saja “penjahat”, semua akan dihanyutkan agar terpisah dari orang-orang yang menjalani kehidupan normal.

Artinya, ada dua golongan di sini yang mulanya dianggap tetap satu, yakni mereka yang tak waras dan mereka yang jahat. Orang-orang berperilaku jahat juga dianggap tak waras sehingga mesti dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Maka, orang gila dan penjahat disamakan tempatnya, dihanyutkan di sungai. Namun, sekarang kita mengenal dua “wadah” untuk golongan orang-orang ini, yakni rumah sakit jiwa dan penjara. RSJ jadi tempat mereka yang tak waras dan penjara jadi tempat para penjahat.

Bermula dari sini, hukum diinterpretasi oleh Michel Foucault sebagai “peraturan” yang kemudian dikembangkannya dalam sebuah ungkapan, “Hukum diciptakan untuk dilanggar”. Dengan demikian, mesti ada ‘pemangku hukum’ yang mengawasi setiap peraturan yang diciptakan. Kepada si pelanggar peraturan diberikan tempat untuk pengawasan lebih ekstra. Bagaimana sebuah pengawasan dapat mencakup ruang yang lebih luas, dirasa perlu adanya sebuah bangunan serupa menara yang tinggi dan kokoh, yang dapat mengamati selingkarnya. Menara tersebut kemudian diberi nama “panoticon” atau ‘menara pengintai’.

Konsep ini diambil Foucault dari gagasan Jeremy Bentham (Panopticon; Or The Inspector House, 1987). Konsep yang ditawarkan Bentham berupa pembangunan sebuah penjara dengan seluruh lingkungannya bisa diintai atau dikontrol. Maka di tengah penjara dibangunlah sebuah menara, semula bentuknya seperti tapal kuda. Selain penjara, dibangun pula RSJ untuk pengawasan bagi orang-orang tak waras. Baik “orang gila” maupun “penjahat” sama-sama berada dalam kontrol yang disederhanakan oleh psikolog dan polisi dengan sebutan “tempat bimbingan mental atau kejiwaaan”. Sejak itu, orang-orang tak waras diberi bimbingan mental di RSJ dan penjahat dibimbing di penjara sehingga tak ada lagi praktek menghanyutkan manusia di sungai.

Gagasan Bentham ini dikembangkan oleh Focault ke bentuk yang lebih luas, yakni negara. Dalam kehidupan sosial disebutkannya bahwa institusi pemerintah atau lembaga kenegaraan adalah ‘panopticon’ bagi masyarakat di negara dimaksud. Maka, mereka akan selalu diawasi oleh peraturan yang dibuat oleh manusia sendiri tak menyadari lagi adanya ‘peraturan’ dari Tuhan. Oleh sebab imbas melanggar ‘peraturan’ Tuhan hanya ada di hari akhir, banyak orang hanya merasa diawasi oleh ‘peraturan’ yang dibuat manusia sendiri. Tanpa disadari, panoticon manusia mengebiri ‘ancaman’ Tuhan.

Ke Atas Panggung

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater Nol Universitas Syiah Kuala mengangkat hal itu ke atas panggung pertunjukkan, 21 Juni 2009 lalu. Azhadi Akbar, lulusan Seni Pertunjukan STSI Padang Panjang, mencoba menggubah konsep panopticon Bentham dalam bentuk seni teater dengan aktor inti lima orang. Satu di antaranya menjadi simbol di atas menara “panopticon” dan empat lainnya menyimbolkan masyarakat penjara/pasien RSJ yang hidup dalam pengawasan panopticon.

Karena pementasan tersebut dimainkan di Banda Aceh, sitiran terhadap syariat Islam menjadi fokus utama cerita. Darmein yang menyutradarai naskah itu mencoba memberikan peluang lokalitas keacehan dalam seni gerak dan seni tutur aktor. Beberapa kali empat aktor yang memerankan masyarakat penjara mengeksplorasi gerak mereka dengan langkah sedati, cuplikan tarian saman alias tari ‘tangan seribu’, dan ketip jari yang juga acap dilakukan dalam seni sedati. Pada sebuah kesempatan, masyarakat penjara juga mendendangkan salah satu syair Aceh. Ditambah kubah mesjid yang menjadi simbol keislaman, menjadikan kisah tersebut sangat erat kaitannya dengan Aceh pascatsunami, bahwa Islam adalah sebuah proyek.

Diketahui bahwa pembangunan mesjid di Aceh—mungkin juga di Indonesia umumnya—tidak lagi dilakukan suka rela oleh masyarakat setempat, melainkan menunggu kontraktor, sehingga sebuah bangunan untuk agama pun diproyekkan. Di lain sisi, seorang aktor yang berada di menara pengintai—duduk kaku di sebuah buaian tali yang digantung sekitar 2 meter—menjadi simbol pemerintahan yang terus-terusan mengawasi masyarakatnya.

“Kita diawasi,” kata salah seorang aktor.

“Jaga sikapmu,” sahut yang lain.

“Jaga perbuatanmu,” timpal aktor lainnya.

Petikan dialog tersebut semakin menegaskan bahwa manusia hidup dalam kewas-wasan ‘panopticon’ negara. Sedangkan kubah mesjid yang mereka naiki dan mereka melompat-lompat di atasnya, menunjukkan betapa hukum agama tak bernilai lagi. Manusia hanya takut kepada hukum yang dibentuk oleh manusia semata. Di sinilah konflik cerita dibangun. Semua aktor berebut menaiki kubah mesjid sebagai simbol ingin berkuasa. Di sisi lain, ada ketakutan yang menimpa, bahwa mereka sadar mereka sedang diawasi. Karena itu, setiap aktor yang berhasil menaiki kubah mesjid, memperagakan sejumlah gerak. Ada yang memperagakan orang berpidato di atas mimbar sebagai simbol pemimpin, ada yang memperagakan gerak orang salat menyibolkan ulama, ada memperagakan dirinya sebagai perempuan yang lemah lembut, ada yang memperagakan dirinya sebagai komandan perang dengan badan ditegapkan dan tangan dikepalkan. Empat model simbol ini semakin menegaskan empat hal ‘panopticon’ di Aceh yang sering diungkapkan dalam hadihmaja (peribahasa) “Adat bak Poteu Meureuhôm, hukôm bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Lakseumana” (Adat pada pemimpin pemerintahan/raja, hukum pada Syiah Kuala/ulama, Qanun pada Putri Pahang/istri raja, resam pada laksamana/pemipin perang).

Jika Tak Ada Hukum

Sulit memang meniadakan hukum atau peraturan yang dibentuk oleh manusia. Dengan tanpa menafikan hukum Tuhan yang difirmankan-Nya melalui kitab-kitab-Nya, hukum yang dibentuk oleh manusia itu sendiri dirasa perlu. Foucault sendiri berpendapat, tanpa ada yang melanggar hukum buatan manusia, penjara akan kosong. Jika penjara kosong, sama saja dengan meminta pembubaran institusi kepolisian dan kehakiman. Manakala ini terjadi, devisa negara akan berkurang dan pengangguran besar-besaran akan tercipta di negara yang tak memiliki institusi hukum tersebut. Ketakutan inilah yang membuat Foucault mengucapkan kata-kata bijak, “Peraturan diciptakan untuk dilanggar.”

Herman RN adalah penikmat seni di Banda Aceh. Lulusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Syiah Kuala.

Iklan

Filed under: Feature

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna yang baik, kenapa setiap Sabtu-Minggu air di sepanjang Jl. Prof. Ali Hasjmy mati total? Apakah ada batasan kubik pemakaian? 2 weeks ago

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.388 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: