Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Patutkah Menghargai Syariat Islam?

Oleh Herman RN

AkuMungkin ini surat kesekian saya yang berisi tentang Syariat Islam sejak pertama sekali diberikan Pusat untuk Aceh. Pemberian itu menjadi bergumpal gelisah dalam dada saya manakala “Kado Syariat Islam” yang saya ketahui kemudian hanya sebuah peredam; peredam kecamuk politik di Aceh masa-masa dicabutnya status Daerah Operasi Militer dari Tanah Rencong dan masa-masa runtuhnya Orde Baru. Sebelumnya, surat gelisah serupa pernah saya layangkan melaui Harian Serambi Indonesia (23 Agustus 2007) bertajuk “Syariat Lara Kampongku”. Saya harap surat kesekian ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita.

Kita tahu, pemberlakuan Syariat Islam (selanjutnya disingkat SI) di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sesuai dengan UU RI No. 44 Tahun 1999. Kala itu, Republik Indonesia dipimpin oleh B.J. Habibie memberikan keistimewaan terhadap Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan keistimewaan Aceh yang masa itu sekaligus memberikan keistimewaan kepada Irian Jaya.

Mengapa Habibie memilih Aceh dan Irian Jaya yang diistimewakan. Di sinilah kelihaian elit Pusat dalam meredam konflik politik di daerah-daerah. Aceh yang baru saja lepas dari kangkang DOM, masa itu masih menyisakan dendam di hati anak-anak Aceh, demikian pula Irian Jaya. Nah, untuk meredam dendam itu agar tidak berkesumat tujuh turunan, Habibie dengan liciknya mengatakan, Aceh akan mendapatkan predikat SI untuk mengatur segala ketentuan hukum dan adat di Serambi Makkah. Hal ini dicantumkan dalam UU RI No.44 Tahun 1999 pasal 6 dan 7 tentang daerah keistimewaan Aceh dan pembentukan lembaga adat di Aceh. Maka itu, saya mengatakan Syariat Islam tidak lebih dari sebuah “kado” atas kelihaian Pusat meredam kecamuk politik di tanah Serambi Makkah ini.

Saya katakan demikian, terbukti hingga sekarang, sudah sewindu SI dicetuskan untuk Aceh, sanksi-sanksi yang pernah menjadi bahan perbincangan dan diajukan ke DPRA, masih belum berjalan maksimal. Artinya, masih ada keraguan dari pihak legeslatif sendiri tentang sanksi-sanksi yang menjadi hukuman terhadap pelanggar Syariat Islam.

Saya misalkan saja, qanun tentang berzina harus dirajam dan qanun tentang pencurian, yang katanya harus dihukum dengan koh jaroe (potong tangan). Kendati peraturan dan sanksi tentang ini pernah diajukan ke DPRA, sampai sekarang pembahasannnya belum tuntas, bahkan terkesan diabaikan. Bisa jadi, karena hukuman ini terlalu berat. Artinya, untuk mengaplikasikan sanksi rajam dan koh jaroe itu, tentu memiliki kriteria tersendiri, ada kualitas dan kuantitas pelanggarannya.

Namun, karena tidak pernah ada sosialisasi SI tentang sanksi-sanksi ini, pelanggaran di atas pelanggaran pun terjadi. Hal ini seperti pencuri kambing di Pidie yang dipotong tangannya oleh masyarakat secara membabi buta (Serambi Indonesia, 15 Juni 2008).

Adalah benar si pencuri telah melakukan pelanggaran hukum SI tentang mencuri, tetapi apakah benar dia mesti dipotong tangan secara massa? Jika salah, mengapa mesti terjadi (potong tangan)? Atau masyarakat yang memotong tangan si pelaku harus dipersalahkan? Seperti berita pada hari berikutnya, baik polisi maupun sejumlah ulama yang dimintai tanggapannya tentang pemotongan tangan si pencuri, menyesalkan tindakan anarkis masyarakat karena telah memotong tangan si pencuri kambing.

Saat-saat seperti, elit politik, pakar hukum, dan pihak keamanan, selalu menyalahkan masyarakat. Masyarakat dituduh tidak mengerti hukum, tidak mengerti sanksi syariat Islam. Seharusnya, yang mesti dipertanyakan adalah seberapa jauh sudah sosialisasi tentang hukum SI itu kepada masyarakat. Selama ini, yang didengar oleh masyarakat luas adalah pelanggar syariat Islam harus diberi hukuman. Mesum/khalwat, berjudi, minum minuman keras, dan sejenisnya, harus dicambuk. Tidak pakai jilbab dan berpakaian ketat, harus digunting pakaiannya lalu diarak-arak di depan umum. Pelaku berzinan mesti dirajam. Pecuri harus dipotong tangan. Ini yang diketahui oleh masyarakat secara umum sehingga mereka mencoba-coba menerapkan sanksi-sanksi itu dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya. Andai saja ada sosialisasi mendalam hingga ke desa-desa tentang kulitas dan kuantitas pelanggaran yang boleh dikenakan sanksi-sanksi tersebut di atas, barangkali peristiwa yang menimpa salah seorang warga Pidie tempo hari itu tidak mesti terjadi. Setelah semuanya terjadi, barulah para pakar berkoar-koar mengatakan siapa yang berhak mendapatkan hukuman dan siapa yang berhak memberikan hukuman.

SI Wewenang Siapa?

Selama ini, terkesan penjagaan SI hanya tugas dan wewenang Dinas Syariat Islam dengan polisi-polisi WH-nya. Kesan yang ditimbulkan akhirnya menjalar bahwa yang berhak mensosialisasikan dan mengkoordinasikan tentang SI hanya awak-awak dinas SI dan para polisi tak berpistol itu. Lantas, dengan gegabahnya, di mana ada isu terjadi pelanggaran SI, di situ ada WH. Walhasil, WH saling kejar-kejaran dengan sejumlah orang.

Sekdar mengingat, 18 Februari 2006, saat gencar-gencarnya razia salon dan hotel di Banda Aceh, WH sengaja mendatangi sebuah hotel di Banda Aceh. Di dalam hotel ditemukan 3 perempuan yang tidak mengenakan jilbab. Ingat, ketiganya perempuan. Namun, dengan alasan tidak memakai jilbab, 3 perempuan itu pun digiring ke Balai Kota. Alasannya, tidak memakai jilbab adalah pelanggaran Syariat Islam. Perlu diingat, mereka tidak memakai jilbab di kamar hotel, bukan di raya atau tempat umum lainnya. Hal ini jelas kelihatan sekali, SI bukan hanya kurang sosialisasi terhadap masyarakat, tetapi juga kepada polisi pemangku syariat. Akhirnya, Aceh jadi lumbung ketakutan. Nyaris semua orang dari luar saat pertama sekali datang ke Aceh, mengaku takut dengan Syariat Islam.

Jika Syariat Islam hanya mendatangkan ketakutan bagi umat, patutkah kita menghargai hukum SI “kado” dari Pusat ini? Pusat, setelah memberikan label SI untuk Aceh, dia lepas diri. Mekanisme pengaturan sebenarnya tidak diacuhkan lagi dengan alasan, Aceh berhak mengatur masyarakatnya. Yang timbul kemudian adalah mereka dari Pusat sendiri merinding saat melangkah ke Aceh, karena sosialisasi SI sesungguhnya belum maksimal.

Kapan sosialisasinya ada? Setelah terjadi pelanggaran di atas pelanggaran seperti kasus di atas, barulah para pakar hukum, adat, dan syariat angkat suara. Setelah media memberitakannya, barulah ada semacam sosialisasi siapa yang berhak menghukum dan dihukum sesuai SI. Artinya, yang berwenang tentang SI di Aceh nyaris sama dengan apa yang dilakukan Pusat di Jakarta, yakni setiap sudah terjadi baru memikirkannya. Lihat saja kenyataan dari Pusat, setiap Aceh konflik, baru Pusat akan memberikan “kado” penyejuk. Misalnya, meredam konflik DI/TII, Aceh dikadoi Daerah Istimewa sehingga berubah nama menjadi Daerah Istimewa Aceh (D.I. Aceh). Selanjutnya, meredam konflik dendam pasca-DOM, Aceh diberi predikat Syariat Islam. Kemudian, meredam konflik GAM yang ingin memerdekakan Aceh dari Indonesia, Aceh dikadoi Otonomi Khusus. Hingga pasca-MoU Helsinki, agar Aceh tidak kembali bergejolak, Pusat mengadoi sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA). Dan orang Aceh selalu bertepuk dada saat menerima kado dari Pusat. Maka dari itu, kita—Aceh—tinggal menanti kado apa berikutnya dari Pusat?

Alumnus FKIP Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Unsyiah, aktivis Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, dan jebolan Sekolah Menulis Dokarim II.

Dimuat di Aceh Intitute

Iklan

Filed under: Essay

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.400 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: