Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Syariat 8,9 Skala Richter

Oleh Herman RN

Bumi Aceh kembali terhentak, terhenyak, terguncang pada 8,9 skala richter ala syariat. Betapa tidak, polisi syariat yang dipercaya dapat mengawal dan mengawas syariat islam (SI) ternyata malah ‘memperkosa’ syariat.

Pusat episentrum ini terjadi di Langsa, menjelang minggu kedua awal tahun 2010. Media lokal dan nasional telah mencatatnya sebagai sejarah baru peradaban di bumi Iskandar Muda yang terkenal arif nan bijaksana. Bukanlah sebuah kata ‘konon’ cerita tentang polisi syariat atau nama bekennya Wilayatul Hisbah (WH) melakukan perbuatan melanggar adab dan adat di Tanah Serambi Mekkah. Tahun-tahun awal Aceh ‘dibekukan’ dengan gelar Syariat Islam, pelanggaran oleh mereka yang notabene pemangku syariat sudah terjadi.

Selanjutnya, ketika perkara hukum cambuk disahkan (tahun 2005) dengan kekuatan Undang-Undang Otonomi Khusus dan Undang-Undan Pemerintahan Aceh, oknum WH juga masih ada yang tertangkap melakukan perbuatan mesum (contoh, kejadian tahun 2007 di Ie Masen, Banda Aceh). Hanya saja, perkara hukum cambuk yang dijatuhkan bagi polisi syariat selama ini masih “belum” tersentuh. Ada pula yang ‘dipeti-eskan’ perkaranya sehingga oknum pelaku dapat melarikan diri. Karenanya, tatkala Aceh diberlakukan sebagai daerah uji-coba syariat islam, sama halnya sedang berlaku pula gempa tektonik peradaban 8,9 SR, gempa yang mengguncang hati rakyat Aceh, yang apabila diadakan voting, dimungkinkan sebagian rakyat Aceh menolak Perda SI itu karena rakyat di sini sudah duluan Islam sejak pertama hadir ke dunia ini tanpa mesti diislamkan dengan qanun itu atau ini.

Historis Hukum

Kalau kita mau membaca historis hukum di Aceh, letaknya ada pada lembaga adat. Dengan mengaktifkan kembali lembaga adat di tingkat mukim dan gampông, keniscayaan masyarakat hidup damai tidak lagi sekadar mimpi di pagi hari. Hal ini terbukti pada masa-masa kejayaannya, masa-masa hukum dan adat tidak dilepaskan pada sebuah institusi yang diterapkan secara sentralistik. Karenanya, ada peribahasa yang dipegang teguh oleh masyarakat Aceh sebagai sebuah kearifan, hukôm ngon adat lagèe zat ngon sifeuet ‘hukum dan adat bak zat dan sifat’.

Hukum di sini dimaksudkan peraturan tuhan yang berlandaskan pada Alquran dan Alhadis. Dalam prosesnya, dipegang oleh ulama. Adat dipahami sebagai peraturan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri yang berlaku dalam komunitasnya berdasarkan kesepakatan dalam komunitas tersebut. Adat ini dibagi lagi nantinya menjadi adat tullah, adat mahkamah, dan adat tunnah. Maka perkara-perkara yang terjadi di kampung-kampung akan diselesaikan berdasarkan adat di kampung tersebut. Tentunya penyelesaian tetap mengedepankan musyawarah dan apabila ada sanksi adat, yang berhak menjatuhkannya adalah pemangku adat. Di Aceh, untuk hal ini ada tuha pheut, tuha lapan, imum mukim, dan geuchik.

Adapun sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar akan ditinjau lagi pada kuantitas dan kualitas pelanggaran. Oleh karena itu, yang duduk sebagai pemangku adat bukanlah ‘anak-anak kemarin petang’ yang nafsunya lebih besar tinimbang keadilan itu sendiri. Kesadaran menjatuhkan sanksi adil seadil-adilnya harus dimiliki oleh pemangku hukum. Adil di sini jangan dipahami sama besar, sama rata, sama berat, atau sama ringan. Konsep adil sesungguhnya adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya.

Dengan demikian, pelaku zina bukan diadili dengan dizinai (baca: diperkosa), seperti yang dilakukan oleh tiga WH awal Januari lalu di Langsa. Jika dalihnya WH juga manusia, mereka yang berada di institusi itu mestinya adalah manusia yang paham bahwa mereka berhadapan dengan manusia dan sedang membina manusia pula sehingga tidak bersembunyi di balik kedok kemanusiaannya yang lemah dan mudah lupa saat berhadapan dengan manusia yang lemah. Jika ini digunakan, WH tidak lagi sekadar mengejar manusia-manusia berpakaian ketat lalu menggelandangnya ke kantor WH. Siapa pula bisa menjamin bahwa dalam penggiringan pelaku mesum, WH bisa menjaga adabnya, menjaga pandangannya, atau bahkan menjaga tangannya.

Qanun Jinayah

Pelanggaran SI yang dilakukan oleh sejumlah WH semakin menjadi dilema. Di masyarakat, ada yang minta institusi itu dibubarkan. Namun, ada pula yang minta tetap dipertahankan dengan beberapa masukan semisal seleksi anggota WH diserahkan kepada ulama.

Di sisi lain, mungkin pula beberapa anggota WH mulai jenuh dengan lembaganya tersebut sehingga perlu sedikit “episentrum”. Apalagi, tugasnya akan semakin bertambah dengan adanya Qanun Jinayah. Maka, pelanggaran tersebut dapat menjadi ‘bacaan’ bahwa soal Qanun Jinayah sangat perlu ditinjau ulang. Ironisnya, pengesahkan qanun tersebut juga sempat memolemik karena Gubernur Aceh enggan menandatanganinya.

Hal ini karena pasal-pasal yang terdapat dalam qanun tersebut memang masih tumpang tindih. Bahkan, ada yang tidak memiliki penyelesaian. Misalkan saja pada bab pemerkosaan, pasal 29 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan diancam uqubat cambuk paling sedikit 100 kali dan paling banyak 200 kali atau penjara paling sedikit 100 bulan dan paling lama 200 bulan. Jika melihat pasal sebelumnya (pasal 24) tentang zina, orang akan berasumsi lebih memilih memperkosa daripada berzina. Hal ini karena pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku zina diancam cambuk 100 kali (bagi yang belum menikah) dan rajam (bagi yang sudah menikah), sedangkan di pasal 29, tidak dijelaskan tentang status si pemerkosa.

Lantas, apa tidak mungkin orang—termasuk anggota WH—lebih memilih memperkosa tinimbang berzina? Kan hukum memperkosa lebih ringan daripada berzina. Di sisi lain, qanun jinayah tidak menjelaskan tentang pelaku pelanggaran yang jika suatu saat akan melarikan diri, apakah dikejar atau tidak. Lebih ironis, isi qanun itu tidak menjelaskan perbedaan hukuman bagi militer, polisi, atau WH itu sendiri. Tentu saja hal ini bertentangan dengan KUHP yang menyebutkan bahwa militer dan polisi punya hukum dan mahmakah sendiri. Nah, bagaimana dengan WH? Apakah cukup sekadar dipecat seperti hukum yang berlaku di polisi dan militer? Homhai!

Herman RN, mahasiswa Pascasarjana PBSI Unsyiah

Iklan

Filed under: Essay

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.400 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: