Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

REDD di Mata Masyarakat Sipil

Marakya kasus penjualan hutan yang kemudian akrab dengan sebutan REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) menimbulkan keresahan banyak kalangan. Apa kata masyarakat sipil tentang hal ini? Setelah beberapa LSM yang peduli lingkungan dan hutan melakukan berbagai advokasi serta lokakarya terkait masalah REDD, giliran Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) menggelar hal yang hampir sama.

Tepat 25 Januari 2010 lalu, YRBI mengundang beberapa LSM lokal melakukan diskusi soal REDD. Turut di sana perwakilan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh.

Dalam kegiatan yang dilakukan di kantor YRBI itu muncul harapan adanya sebuah wadah aliansi masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait REDD. Oleh karena itu, pertemuan tersebut membahas peluang masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan REDD.

Muhibbudin, seorang peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut mempertayakan sejauhmana masyarakat paham terhadap hak hutannya sehingga paham pula mengawal kebijakan REDD.

Sementara itu, Direktur YRBI, Sanusi M. Syarif, menilai selama ini wewenang mukim dalam mengelola sumberdaya alam tidak berfungsi lagi sehingga imum mukim seakan tidak ada sama sekali. Untuk itu, kata dia, perlu penegasan batas wilayah (kuat bentang) agar mempermudah kerja imum mukim.

Di JKMA Aceh

Di Sekretariat Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, lembaga ormas ini juga mengadakan diskusi sekitar kebijakan REDD. Menurut Sekpel JKMA Aceh, Budi Arianto, diskusi yang diselenggarakan pada 2 Februari 2010 itu merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya di YRBI.

“Kenyataannya sekarang ini adalah masih banyak masyarakat yang belum kenal dengan REDD seakan REDD hanya ada di tingkat elit semata,” ungkap Budi.

Fasilitator diskusi, Harley Mu’in, membuka wacana diskusi dengan pemaparan beberapa hal terkait pemanasan global. Kata dia, global warming dapat menyebabkan berbagai penyakit akibat perubahan iklim tidak menentu.

Di pihak lain, Muhibuddin, tokoh masyarakat Aceh Jaya yang sebelumnya juga menghadiri diskusi yang sama di YRBI, menyebutkan bahwa REDD merupakan kepentingan kelas kakap. “Sasarannya adalah masyarakat di pinggiran hutan,” pungkasnya.

Masalah kemudian, tambah Muhib, kalangan tertentu diperbolehkan oleh pemerintah menebang hutan, sedangkan masyarakat biasa diminta menjaga hutan. “Nah, kompensasinya apa bagi masyarakat? Masyarakat diminta menjaga hutan. Ok, kita jaga hutan. Namun, orang yang membabat hutan bagaimana?” ketus Muhibuddin.

Pengakuan Mukhtar dari daerah yang sama lain lagi. Ia menuturkan bahwa dirinya pernah mengungkapkan persoalan REDD ke hadapan Pemda dan FFI. Akan tetapi, Pemda menyebutkan bahwa REDD jangan dibahas dulu seolah ada ketakutan di sana. “Menurut saya, pemerintah pun belum paham apa itu REDD,” tegasnya.

Soal Kompensasi

Soal kompensasi, Koordinator JKM Aceh, Pang Yuriun, berpendapat, kompensasi sebaiknya diarahkan pada dukungan dana, bukan pada fisik semata. “Ini perlu, karena selama ini terkesan pembangunan hanya mengacu pada fisik saja,” ungkapnya.

Selanjutnya, Hasyim, Imum Mukim Lamteba, yang dimintai menceritakan pengalamannya dalam menjaga kelestarian lingkungan, pada forum itu menguraikan beberapa pengalamannya selama menjabat mukim.

Kata dia, masyarakat Lamteuba pernah mengusir pembalak liar melalui aksi pada 18 November 2008. “Yang bekerja sebagai pemotong kayu mencapai 500 orang. Jumlah masyarakat Lamteuba pada saat itu 5000-an jiwa,” ungkap lelaki yang akrab disapa Pak Hasyim itu.

Mendengar hal tersebut, Harley menyimpulkan, “Ada atau tidak REDD di Lamteuba, masyarakat di sana sudah mebuktikan diri mereka menjaga hutan dan lingkungan.”

Di lain pihak, Bahrum, ketua Forum Seulawah, mengatakan, sejak dibentuknya Forum Seulawah, banyak masyarakat mulai melaporkan penebangan liar ke pihaknya. Menurut dia, ini perkembangan baik untuk kelestarian lingkungan.

Menyambung Bahrum, utusan dari Walhi Aceh, Ina, menyebutkan REDD telah disepakati sebagai skema untuk melindungi fungsi hutan dalam mencegah pemansan global. “Pada pertemuan di Bali, ini dianggap sebagai solusi yang paling tepat,” ungkapnya.

Sedangkan seorang tokoh dari Aceh Selatan, Bestari Raden, menyatakan bahwa selama ini lembaga-lembaga LSM juga salah mengerti tentang moratirum logging yang diidekan Pemerintah Aceh.

Morratorium itu bukan larangan untuk menebang hutan. Tujuan gubernur adalah HPH. JKMA harus dorong hal tersebut,” tandasnya.

Menanggapi Bestari, Harley mengaku saat ini masih banyak HPH yang dikeluarkan oleh pemerintah atau yang masih jalan tanggalnya. “Mari kita desak gubernur untuk hentikan HPH,” ajak Harley.

Sanusi M. Syarif mencoba mengklarifikasi terkait moratorium logging yang disebutkan Bestari. “Saya kalarifikasi tentang moratorium logging, khususnya mengenai HPH, GHU, dan HTI. Moratorium logging tidak berarti mukim dan gampông tidak punya dasar untuk bertindak dalam menjaga dan memanfaatkan sumberdaya hutannya. Warga mukim bisa menjaga wilayahnya, di Lamteuba misalnya,” ungkap dia.

Ia mencontohkan, tahun 1992 pernah ada surat geuchik untuk tebang kayu bagi kepentingan masyarakat di wilayah Indrapuri, ternyata itu dihormati oleh pihak Koramil waktu itu. Sanusi juga memaparkan tujuh isu dasar terkait REDD. (1) Keterbukaan, pihak berwenang yang tidak membuka informasi secara jelas. (2) Kesulitan mendapatkan informasi resmi dari pihak berwenang. (3) REDD harus digabungkan atas dasar kepentingan seluruh stakeholder. (4) Peran pemangku kepentingan (masyarakat adat, petani, lembaga representasi mukim dan gampong). (5) Pemahaman hak adat minim. (6) Penataan wilayah, dan (7) Konflik batas yang rumit.[Herman RN]

Iklan

Filed under: Feature

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.400 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: