Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Teroris, Agama dan Etnis

Kata “teroris” yang mulanya akrab di telinga kita melalui film-film Barat kini benar-benar semakin ‘bersahabat’ dengan pemberitaan media di Tanah Air. Bahkan, dua tahun terakhir, berita tentang teroris menjadi isu paling hot dan dicari, baik oleh wartawan maupun masyarakat sendiri.

Awalnya, hanya Amerika yang gencar memberikan ‘trademark’ teroris bagi Indonesia, yakni saat peristiwa bom Bali. Seiring masa, pemerintah Indonesia dan para pejabat, termasuk unsur Polri/TNI pun ikut-ikutan mengatakan bahwa di Indonesia telah bersarang teroris. Akibatnya, setiap tindak kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai dari kota-kota besar hingga ke pelosok, selalu disebut-sebut pelakunya adalah teroris. Sadar atau tidak, pemerintah, pihak keamanan, termasuk media, sedang berusaha mengatakan pada dunia bahwa di negara ini banyak teroris. Singkatnya, negara ini memelihara teroris. Beda dengan Amerika, sebutan teroris bukan diarahkan pada bangsanya.

Bermain Isu

Bagi sebagian politisi, teroris dapat menjadi isu paling berharga dan bermakna. Misalkan saja mereka yang sedang dijerat undang-undang korupsi, munculnya isu teroris kemudian jadi ‘papan sandar’ yang elok untuk meredam isu korupsi tersebut. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri pernah berjanji akan menjadi ‘komandan’ pemberantasan korupsi di Tanah Air. Munculnya kata “teroris” telah mengalahkan kata “korupsi”.

Setahun terakhir saja, isu teroris selalu mencuat saat-saat gentingnya pembahasan terhadap pelaku korupsi. Isu teroris hanya sempat redam dua bulan oleh isu video hot-nya Ariel-Luna-Cut Tari. Setelah itu, media kembali menyuguhkan berita-berita terorisme. Kesannya, isu teroris sebagai penimbal  isu-isu lain.

Upaya pengalihan isu berlabel ‘teroris’ ini sebenarnya mirip dengan pengalihan isu masa-masa Presiden Soeharto. Bedanya, zaman Orde Baru (Orba), ketika ada ketimpangan di tubuh pemerintahan, isu yang berhembus adalah “si fulan PKI”. Artinya, isu PKI masa Orba kini berubah menjadi isu “si fulan teroris” masa Kabinet Indonesia Bersatu.

Belum puas dengan ‘kebanggaan’ Indonesia pada dunia bahwa negara ini menyimpan penjahat teror, isu teroris dipersempit pula pada tataran etnis. Beberapa etnis di Tanah Air disebut-sebut menjadi wadah munculnya teroris. Sepanjang tahun 2010 saja, ada dua etnis yang kerap disebut-sebut sebagai teroris. Pertama teroris Jawa; kedua, teroris Aceh.

Pemerintah maupun pihak keamanan tidak pernah menyadari bahwa penyebutkan kata teroris yang diikuti dengan nama etnis tertentu telah melukai segenap warga Indonesia, terutama mereka yang tergolong ke dalam etnis tersebut. Kesannya, pemerintah dan Polisi sedang melakukan diskriminasi etnis. Dalam hal ini, media juga patut bertanggung jawab, karena ikut-ikutan menyebarkan berita berlabel ‘teroris etnis’.

Bulan-bulan pertama dalam tahun ini merupakan gaungnya teroris dilekatkan pada etnis tertentu. Karena Polisi yang tergabung dalam Detasemen Khusus (densus) 88 berhasil menggerebek tempat latihan orang-orang bersenjata di Aceh, lalu muncul ungkapan “teroris Aceh”. Polisi maupun pers sangat gemar dengan sebutkan ini. Selanjutnya, Gubernur Aceh Irwandi, mengatakan bahwa yang latihan di hutan Aceh berasal dari Jawa, muncul pula “teroris Jawa” yang ke Aceh. Intinya sama saja, menyebutkan etnis tertentu sebagai teroris, yang padahal kejahatan tersebut hanya dilakukan oleh beberapa orang dalam jumlah yang sangat kecil dibandingkan masyarakat etnis tersebut. Inilah yang saya sebut di atas, pemerintah, pihak keamanan, dan media massa, telah melukai hati etnis tertentu dengan isu teroris. Konyolnya, pemerintah tidak pernah berpikir bahwa sebutan “teroris Aceh” dan “teroris Jawa” dapat menimbulkan konflik baru, karena dua etnis ini memiliki kenangan panjang.

Label teroris etnis yang belum hilang sampai sekarang bahkan semakin dianggap penting adalah “teroris Aceh”. Jikapun terjadi penggerebekan atau penangkapan terhadap pelaku kejahatan di Medan, Sumatera Utara atau di daerah lain, selalu polisi mengaitkannya dengan “teroris Aceh” yang mengesankan Aceh sebagai ladang teroris. Pemerintah pun senang dengan label tersebut sehingga tak ada upaya mengantisipasi makna bias yang ditimbulkan oleh frasa “teroris Aceh” itu.

Teroris Aqidah

Karena kata “teroris” memang pertama sekali dipopulerkan oleh Amerika yang umum penduduknya bukan muslim, label tersebut hanya dilekatkan pada orang atau kelompok muslimin. Hal ini sudah mulai ditunjukkan dalam film-film buatan Amerika, bahwa pelaku teroris selalu diperankan oleh tokoh yang beragama Islam.

Indonesia kemudian mencontohnya. Beberapa yang berhasil ditangkap ataupun ditembak mati, yang menurut polisi adalah teroris, selalu dikait-kaitkan dengan kata “jihad”. Di sini, sedang terjadi monopolisasi aqidah terhadap kata teroris. Akibatnya, pemuka-pemuka agama Islam atau orang-orang yang senang dan sedang belajar Islam secara tekun mulai dicurigai sebagai teroris.

Apa yang menimpa Ustaz Ghazali, 19 September kemarin adalah contoh monopolisasi teroris atas nama aqidah. Dengan alasan bahwa Ghazali merupakan seorang ustaz dan sedang mendalami Islam secara khafah, ia ditangkap dengan tuduhan teroris. Konyolnya, Densus 88 tidak memiliki asas praduga tak bersalah dalam melakukan aksinya. Begitu sampai di rumah Ghazali, densus langsung main tembak membabi buta, meskipun mereka sadar tidak ada tembakan perlawanan. Tak cukup sampai di sana perilaku asusila oknum Densus 88, mereka juga membatalkan secara paksa salat magrib Ghazali. Selanjutnya, lelaki malang itu diseret ke luar dan diinjak-injak di depan umum. Setidaknya begitu kata berita.

Dengan demikian, banyak undang-undang yang dilanggar Densus 88, mulai undang-undang kebebasan menganut dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, UU No.23/2003 tentang Hak Anak—karena Ghazali diinjak-injak di depan anaknya—sampai UU dan kode etik kepolosian yang seharusnya menganut prinsip praduga tak bersalah terlebih dahulu.

Pertanyaan adalah mengapa pemerintah belum mengambil tindakan terhadap Densus 88, sedangkan kejadian serupa ini sudah berlangsung bukan sekali? Setidaknya, Presiden dapat memanggil Kapolri, memberikan peringatan, tidak tertutup kemungkinan meninjau kembali kepentingan Densus 88 tersebut. Hal ini penting jika memang SBY menolak bahwa perburuan terhadap teroris di Tanah Air ada intervensi pihak asing semisal Amerika, seperti tersiar di publik. Di sisi lain, perilaku anggota Densus 88 dalam menegakkan hukum sama sekali bukan perilaku polisi Indonesia umumnya. (dimuat di http://www.acehinstitute.org/) | Herman RN, Alumni  Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Iklan

Filed under: Opini

One Response

  1. Bahagia Arbi berkata:

    mantap!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna yang baik, kenapa setiap Sabtu-Minggu air di sepanjang Jl. Prof. Ali Hasjmy mati total? Apakah ada batasan kubik pemakaian? 2 weeks ago

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.388 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: