Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Menanti Kiamat Negeri Pala

Oleh Herman RN

Tapaktuan peugawé keumawé

Gunong keurambé jalan meulengkok

……

Kota Manggamat jinoe ka maju

Moto ka ‘a-‘u na dijak sabé

……

MUNGKIN selentingan lirik lagu “Aceh Selatan” yang dilantunkan oleh Syahlotan itu tak lagi menjadi kebanggaan warga Aceh Selatan, terutama masyarakat yang mendiami wilayah Kluet Tengah, Manggamat. Dulunya memang ada kebanggaan dalam lirik lagu itu tatkala disebutkan Manggamat sudah maju. Namun, dalam konteks sekarang, banyaknya mobil yang melintas ke sana tidak dapat lagi dicap sebagai sebuah kebanggaan. Sebaliknya, setiap melihat mobil-mobil berbadan besar itu lewat ke Menggamat, yang tebersit malah, tak lama lagi Menggamat akan kiamat.

Jika tahun-tahun sebelumnya, mobil yang melintas ke Manggamat adalah mobil mungil angkutan masyarakat untuk berdagang ke Kotafajar dan sebaliknya, yang dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar, kini mobil-mobil yang melintas sudah berbadan besar dan meninggalkan debu. Mobil-mobil itu adalah bagian dari usaha penambangan yang dibuka besar-besaran di Manggamat. Tak dinyana, jalan yang baru diaspal hot mix dua tahun lalu pun mulai rusak.

Namun demikian, masyarakat korban tak dapat berbuat banyak. Penggunaan jalan lintasan Manggamat oleh mobil-mobil tambang sudah mendapat izin dari pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Izin yang diberikan sama halnya dengan izin pembukaan usaha tambang secara besar-besaran di kecamatan bekas basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut.

Akibat mobil bertubuh ‘raksasa’ yang terkadang melintas dengan beban berat—mengangkut mobil beko di atasnya—bukan hanya jalan lintasan ke Manggamat yang hancur. Sepanjang jalan Kluet Utara menuju ke Tapaktuan pun ikut hancur. Demikian jalan baru yang dibuka dari Paya Ateuk ke Menggamat, hanya boleh dilintasi oleh mobil PT atau yang memiliki izin dari PT Pinang Sejati Utama (PSU).

Selain itu, bagian-bagian tertentu di lintasan Gunung Kerambe, Tapaktuan, mobil yang hendak berselisih, beradu muka, terkadang harus mengalah salah satunya. Hal ini karena badan jalan yang memang sempit dan tidak pernah dipedulikan oleh Pemkab setempat, juga ditambah rusaknya jalan akibat dilindas mobil berbeban berat tadi.

Sebenarnya, masyarakat paham betul imbas yang diakibatkan oleh kerusakan hutan. Namun, karena perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan sudah mengantongi surat izin dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten, masyarakat tidak dapat berbuat banyak, kecuali menikmati debu kala kemarau dan becek kala musim hujan.

Kesadaran akan bahaya tambang sebenarnya juga dimiliki Pemkab dan DPRK Aceh Selatan. Mereka mafhum bahwa masyarakat akan menerima bencana alam, kalau tidak tahun depan, tahun-tahun berikutnya, akibat kerusakan hutan di tahun sekarang. Hanya saja, entah mengapa mereka hanya diam. Beberapa anggota dewan Aceh Selatan, yang saya ketahui sebagai aktivis tatkala mereka masih jadi mahasiswa dulu, juga diam. Mantan-mantan aktivis itu kelihatan sudah terlelap di kursi dewannya. Protes dan kritik yang dulunya gencar ia lakukan untuk pemerintah setempat, kini terkadang malah ia yang melakoni ‘tokoh pendamai’ jika ada mahasiswa yang hendak protes penambangan tersebut.

Diamnya anggota dewan Aceh Selatan pun memicu diamnya bupati dan wakil bupati setempat. Padahal, jika melihat ‘sedekah’ yang diterima oleh Pemkab Aceh Selatan dari penambangan itu, yang menurut data Serambi Indonesia, hanya Rp77 juta sebagai kas Pemkab sebagai PAD, tentu nilai tersebut tidak sebanding dengan kerusakan yang diterima Aceh Selatan. Kenyataannya, Pemkab Aceh Selatan masih dapat ‘dibodohi’ oleh Pemerintah Provinsi. Pemkab dan DPRK Aceh Selatan tidak pernah berpikir bahwa tiga atau lima tahun ke depan, Aceh Selatan, terutama wilayah Kluet (juga Sawang), akan mengalami kiamat, banjir besar, manakala usaha penambangan itu tetap dibiarkan. Padahal, Kluet adalah kampung bupati sendiri, sedangkan wabup berasal dari Sawang, kedua daerah ini merupakan lokasi pertambangan.

Aktivis Juga Diam

Demikian halnya dengan aktivis mahasiswa Aceh Selatan sekarang, baik yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) maupun yang dalam persatuan mahasiswa tingkat paguyuban kecamatan. Aksi yang sempat dilakukan sejumlah mahasiswa setempat tatkala idul fitri tempo hari ternyata redam oleh nasi bungkus. Uniknya, kesatuan mahasiswa yang sudah sempat solit terbentuk di Banda Aceh, dapat dipecahkan oleh oknum tertentu setibanyak di Aceh Selatan sehingga hari aksi, mahasiswa yang datang tidak sampai 60 orang.

Melihat kondisi ini, tentu dipertanyakan keberadaan persatuan mahasiswa dan pemuda Aceh Selatan, baik HAMAS maupun PAS atau organisasi massa lainnya yang bekerja untuk Aceh Selatan. Lagi-lagi, mahasiswa, pemuda, Pemkab, DPRK, dan masyarakat bungkam karena kecerdikan gubernur memainkan peran. Padahal, tanah dan kampung di sana milik masyarakat, bukan milik Pemerintah Aceh.

Terkadang saya termenung sendiri mengamati polah aktivis dan para pejabat Aceh Selatan. Mereka yang dulunya dikenal kritis di hadapan publik, rajin mengkritik, ternyata kini lagee asam sunti, keunyuet, baik karena telah mendapatkan ‘ekonomi pribadi’ atau tidak sama sekali. Hal ini seperti menimpa Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS)—dalam lingkup lebih luas—yang dulunya juga menjadi tumpuan harapan masyarakat Aceh Selatan, umumnya barat-selatan Aceh. Sampai sekarang tidak terdengar lagi gaung KPBS, entah masih ada atau sudah mati.

Kini, hanya masyarakat korban yang menanti ‘kiamat’ di kampung mereka. Jika dulu masyarakat setempat masih dapat berkebun nilam atau membuka lahan lainnya, sekarang itu tak perlu diharapkan lagi. Hutan-hutan sudah jadi milik perusahaan tambang. Tak lama lagi, Trumon pun bakal jadi wilayah pertambangan.

Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi (ESDM) Provinsi Aceh, ada 14 perusahaan tambang yang memperoleh izin ‘menghancurkan’ Aceh Selatan. Semua itu berkedok investasi yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan Pemkab setempat. Anehnya, data ini berlainan dengan data hasil audit DPRK Aceh Selatan, yang menyatakan perusahaan izin tambang di kabupaten penghasil pala itu mencapai 23 perusahaan.

Oleh karena itu, masyarakat Aceh Selatan, terutama yang mendiami wilayah Kluet, kini hanya perlu satu hal: kiamat itu dipercepat, sebelum masyarakat mengaduhkan obat pada pemerintah pusat atas penyakit yang diderita rakyat setempat.

Penulis, Alumni Pascasarjana Unsyiah.

Iklan

Filed under: Opini

One Response

  1. hikmah berkata:

    Masya Allah, ngeri sangat…

    jadi semakain penasaran, ingin melihat langsung Negeri pala…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna yang baik, kenapa setiap Sabtu-Minggu air di sepanjang Jl. Prof. Ali Hasjmy mati total? Apakah ada batasan kubik pemakaian? 2 weeks ago

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.388 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: