Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Pemerintahan Mukim Harus Berdaulat!

oleh Herman RN

ACEH sudah beberapa kali mencoba sistem pemerintahan. Masa Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) disebut-sebut sistem pemerintahan berjalan adil dan berdaulat. Kala itu pula diklaim Aceh mencapai masa kejayaannya.

Seiring perjalanan waktu, sistem pemerintahan di Aceh pasang surut. Oleh karena itu, munculnya polemik bahwa sistem pemerinatahan di Aceh mesti dikembalikan kepada khittahnya (adat) menjadi pembicaraan hangat.

Berbicara pemerintahan adat tidak dapat lepas dari institusi mukim sebagai lembaga dan pemerinatah adat di tingkat bawah.

Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya, Zaman Akli, sistem pemerintahan mukim adalah sistem pemerintahan adat yang berlaku di Aceh. Akli menilai sistem pemerintahan mukim saat ini sudah tidak lagi maksimal seperti sedia kala.

“Mukim seharusnya lembaga pemangku adat sekaligus pemangku hukum yang berperan cukup besar. Akan tetapi, sekarang ini kelihatannya lembaga ini sudah tidak berfungsi lagi,” ungkapnya, dalam sebuah talkshow di Radio Khairatunnisa, sebulan lalu.

Menurut Akli, mukim mulai tidak berfungsi lagi sejak rezim Orde Baru (Orba) berkuasa. Sejak saat itu, penghilangan institusi mukim dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menyeragamkan pemerintahan gampông menjadi “desa”. Hal ini sesuai UU No.5 Tahun 1979.

Senada dengan itu, diakui juga oleh seorang tokoh adat Abdya, Tgk. Mukhtar Ali. Ia mengungkapkan bahwa lembaga mukim sebagai sebuah pemerintahan adat, masa lalu memiliki peran sangat besar.

“Tidak berjalannya pemerintahan adat sekarang ini sebenarnya juga karena ulah pemimpin di tingkat yang lebih atas. Kadang mereka lupa bahwa keberadaanya disokong oleh pemerintahan tingkat mukim dan gampông. Kalau pemimpin sudah seperti kacang lupa kulitnya, pastilah roda pemerintahan mukim menjadi macet,” pungkas Mukhtar.

Ia juga menyorot bahwa kelemahan pemerintahan mukim telah mempengaruhi sendi-sendi agama syar’i dalam kehidupan bermasyarakat. “Jika tidak berpegang teguh pada tali Allah, yakinlah sistem pemerintahan syariat tidak berjalan,” tegasnya yang menilai selama ini sistem pemerintahan di Aceh terlalu umum sehingga terkesan menafikan soal agama.

Mukhtar juga menyayangkan pemimpin sekarang yang tidak open terhadap keberadaan lembaga mukim. Buktinya, anggota mukim saja tidak ada sampai sekarang. Lembaga mukim terkesan seperti sampel saja. Selain itu, juga muncul masalah seperti ketiadaan kantor mukim, sedangkan kantor geuchik ada.

Sebenarnya, keberadaan lembaga pemerintahan mukim disadari oleh masyarakat Aceh secara umum. Kendati institusi ini terkesan dihilangkan, masyarakat tetap mengkui keberadaanya. Hanya saja terkadang untuk menghidupkan wewenang sesuai hak mukim, masyarakat masih terkendala.

Hal ini seperti diakui salah seorang geuchik di Abdya. Sebut saja Geuchik Keudebaro, Cut Zaitar.

Dia sangat menyadari dan mengakui keberadaan mukim di Aceh. Namun, kata dia, ada kesan dari institusi yang lebih di atas menafikan fungsi dan wewenang mukim.

“Urusan kami dari gampông ke atasan, diperintahkan menghadapi camat langsung sehingga seolah-olah kami pun tidak mengenal adanya mukim. Ini hanya soal sistem,” ketusnya.

Zaitar juga mengeluhkan kerja mukim yang tidak kelihatan sama sekali. “Sebenarnya kerja mukim itu apa? Kalau memang mukim dapat bekerja menjadi penyambung tangan geuchik ke camat, mengapa pula kami harus berhubungan langsung dengan camat?” katanya.

Anggota Dewan Abdya, Akli, menyikapi hal ini, mengatakan, keberadaan pemerintahan adat sekarang sebenarnya sudah ada peluang, terutama sejak adanya UUPA. Dalam UUPA diamanahkan agar mukim dijadikan sebagai lembaga pemerintahan adat, di samping lembaga adat. “Ini sah dan legal!” tegasnya.

Mekanisme pemilihan imum mukim di Kruengbatee, Abdya, menurut Mukhtar Ali, masih menggunakan sitem tunjuk langsung. Hal ini dibenarkan oleh Akli. Katanya, sejauh ini, imum mukim di Abdya merupakan inisiatif dari kepala daerah, tetapi dengan restu para geuchik yang ada di lingkungannya.

 

Mukim Meudeelat

Di Bireuen, Anggota DPRK setempat, Safruddin, menyebutkan bahwa daerahnya siap menerapkan sistem pemerintah mukim yang meudeelat. Untuk itu, dia menegaskan keberadaan mukim harus diakui dalam konstitusi terkait tentang kewenangan, tugas, dan fungsinya sebagai pemerintahan.

“Mukim harus mandiri secara keuangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten mesti memperkuat pengalokasian anggaran untuk pemerintah mukim secara merata,” pungkasnya melalui telepon.

Terkait pengaturan dalam konstitusi, pemerintah mukim harus diatur lebih tegas dalam qanun provisi. Kata Safruddin, pihaknya akan mengatur lebih spesifik lagi qanun tingkat kabupaten sejauh tidak bertentangan dangan undang-undang atau peraturan di atasnya. Dalam upaya mendorong otoritas, kewenangan, peran, dan fungsi, mukim harus mendapat sambutan baik juga oleh pihak eksekutif kabupaten.

Di tempat lain, Imum Mukim Gandapura Timu, Yusuf Adam, mengungkapkan bahwa untuk menjadikan pemerintahan mukim berdaulat, harus dilakukan upaya praktis seperti terlibatnya secara aktif para imum mukim dan tokoh adat dalam pelatihan dan pendidikan peningkatan kapasitas.

“Kewenangan mukim ke depan bukan mengubah undang-undang yang ada, melaikan memperjelas turunan dari UU-PA. Orang luar telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh, tapi kenapa justru kita lamban dalam menurunkannya ke tingkatan mukim dan gampong,” imbuhnya.

Iklan

Filed under: Feature

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.400 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: