Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Qanun untuk Mukim Meudeelat


oleh Herman RN

PENGUATAN pemerintahan adat di Aceh semakin digalakkan berbagai pihak. Peluang yang diberikan melalui Undang Undang Pemerintahan Aceh untuk memposisikan kembali lembaga adat di daerah ini telah memandatkan lahirnya sejumlah qanun, dimulai dari tingkat provinsi hingga qanun tingkat gampông.

Mendukung penguatan dan pelahiran qanun tersebut tentunya diharapkan keterlibatan semua pihak. Prodeelat, sebagai lembaga yang bergerak di bidang demokrasi lokal berkaitan dengan pemerintahan adat pun turut andil. Dalam hal ini, lembaga Prodeelat berusaha mendampingi sejumlah mukim dari Bireuen dan Aceh Barat Daya (Abdya) untuk menyusun draf qanun mereka.

Penyusunan Qanun Mukim tersebut merupakan mandat atau rekomendasi dari pertemuan bersama imum mukim dari kedua wilayah kerja Prodeelat tersebut. Pertemuan yang dilaksankan selama dua hari di Takengon telah mengkehendaki agar lahirnya draf qanun untuk diajukan ke kabupaten masing-masing.

Setelah berusaha dirumuskan oleh tim kecil yang telah dibentuk, pada 13 dan 14 November 2010 akhirnya draf Qanun Mukim tersebut dibahas kembali. Diskusi bahas draf qanun yang digelar di Wisma Kuta Alam itu menghadirkan sejumlah mukim dari wilayah Abdya dan Bireuen.

Sebelum didiskusikan di Wisma Kuta Alam, bahasa untuk draf qanun itu sudah dibincangkan bersama M. Adli Abdullah, seorang yang paham hukum dan adat Aceh. Hasil penyesuaian bahasa hukum itu kemudian yang dibahas ulang di Wisma Kuta Alam bersama sejumlah imum mukim yang dipilih sebagai tim kecil, rekomendasi dari lokalatih sebelumnya di Takengon.

Dalam diskusi tersebut mencuat berbagai ide dan saran. Di antaranya permintaan dari seorang peserta tim kecil agar tidak memasukkan camat dalam qanun tersebut, dengan dalih bahwa mukim sendiri merupakan sistem pemerintahan.

“Mukim adalah pemerintahan, bukan saja pemerintahan adat sehingga camat tidak perlu dimasukkan dalam qanun mukim ini. Pilihan kedua, kalau mukim hanya pemerintahan adat, camat masih tetap diperlukan di sini,” usul Herman, salah seorang peserta diskusi di Wisma Kuta Alam.

Diskusi itu semakin alot tatkala sampai pada bab fungsi dan wewenang imum mukim. Ada yang menyebutkan bahwa wewenang mukim dilimpahan dari kabupaten ke mukim melalui camat. Namun, ada pula yang mengeluhkan bahwa mukim selama ini sekadar tukang pos camat untuk bupati.

“Buat saja bahwa mukim melakukan tugas perbantuan yang didelegasikan oleh Pemerintah Aceh dan seterusnya. Ini tidak akan menimbulkan dualisme dengan camat karena sudah kita sebutkan secara eksplisit bahwa mukim berkoordinasi dengan camat,” papar Syarifuddin, peserta lainnya.

Perdebatan pun kian seru ketika sampai pada persoalan penggunaan istilah bahasa. Misalkan saja tahap peristilahan “kerukunan kehidupan beragama antarumat beragama” dengan istilah yang hampir serupa “kerukunan hidup antaragama”.

Diskusi itu terus menggelinding pasal demi pasal. Pada bagian mengenai harta kekayaan, Muslim, seorang peserta lainnya, mengusulkan agar kekayaan masa lalu seperti situs sejarah juga dimasukkan ke dalam harta mukim.

Hari Kedua

Pembahasan draf Qanun Mukim hari kedua dimulai pada tahapan definisi dan kelembagaan. Adli Abdullah yang hadir di sana mencoba menjelaskan lembaga panglima laot sesuai UUPA. Harapannya, penjelasan tersebut dapat menjadi gambaran dalam pemosisian mukim sebagai lembaga adat dan pemerintahan.

Lembaga-lembaga adat dalam UUPA itu otonom, misalnya panglima laot. Sifatnya lintas kecamatan sehingga terlihat lebih otonom. Yang perlu dibangun adalah garis koordinasi dengan mukim,” jelasnya.

Sebagai lembaga otonom, organisasi panglima laot tunduk pada wali nanggroe. Ada sebagian panglima laot yang berada di bawah mukim, tapi sebagian ada yang di atas mukim, karena lintas kewilayahannya kecamatan.

Lebih lanjut, Adli memaparkan bahwa panglima laot itu ada strukturnya juga yang sifatnya koordinasi, bukan membawahi. Struktur tersebut dibagi kedalam 3 tingkat, Panglima Laot Aceh, Panglima Laot Kabupaten, dan Panglima Laot Lhok. “Sedangkan lembaga lainnya ada dalam qanun lembaga adat di Aceh,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Adli menyarankan tidak perlu memasukkan lembaga lain yang sudah otnonom ke dalam Qanun Mukim dengan alasan hanya menggemukkan lembaga mukim.

Perdebatan pun terus berjalan, tetapi putusan berdasarkan hasil musyawarah tetap dihasilkan. Begitulah ureueng Aceh. Manakala diskusi, debat tetap ada. Tatkala sudah sepakat, keputusan tetap dijunjung tinggi. Tak salah hadih maja mengungkapkan meunyo buet ka meupakat, lampoh jeurat tapeugala.[the Chiek, edisi V]

shuttel bus rute
Iklan

Filed under: Feature

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna yang baik, kenapa setiap Sabtu-Minggu air di sepanjang Jl. Prof. Ali Hasjmy mati total? Apakah ada batasan kubik pemakaian? 2 weeks ago

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.388 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: