Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

BBM, Beban Masyarakat Miskin

Oleh Herman RN

bbmPEMERINTAH telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sejak masih dalam tahap rencana, aksi unjuk rasa sudah bertebaran dari Sabang sampai Meurauke. Setelah keputusan harga naik sudah disahkan, rasa dongkol, jengkel, dan penolakan pun masih ada. Bahkan, tatkala harga yang sudah ditetapkan itu mulai berlaku, keributan dalam masyarakat masih terjadi. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah belum berpihak pada rakyat, walau sering menjual nama rakyat.

Menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sama dengan menambah BBM–Beban Masyarakat Miskin. Tak dapat dipungkiri, harga BBM akan selalu mempengaruhi arus harga kebutuhan pokok, sandang dan pangan. Tatkala harga-harga kebutuhan dapur ‘meroket’, yang paling sengsara adalah rakyat menengah ke bawah. Bagi para pejabat, kenaikan harga bahan pokok tidak terlalu meresahkan, karena mereka punya penghasilan jelas setiap bulan. Namun, bagi masyarakat di bawah garis kemiskinan, naiknya harga sembako merupakan bencana.

Pemerintah memang menyediakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi BBM bersubsidi. Namun, yang namanya “bantuan sementara” sifatnya sangat sementara pula. Patut dipertanyakan seberapa lama bantuan sosial tersebut mampu dipertahankan oleh pemerintah. Empat bulan? Enam bulan? Setahun? Sangat patut pula dipersoalkan akurasi data masyarakat miskin di Tanah Air. Buktinya, penyaluran BLSM yang sudah mulai dijalankan itu telah memancing keributan di seluru daerah. Ini membuktikan bahwa BLSM bukan solusi kenaikan BBM.

Mengutip Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, yang dibutuhkan masyarakat adalah keadilan sosial, bukan bantuan sosial! Wajarlah elemen masyarakat sipil mulai menjadikan pemerintah pusat sebagai “musuh bersama” yang mesti didemo, dihujat, dengan asumsi tidak berpihak pada rakyat.

Tingginya harga BBM juga telah berdampak pada transportasi. Harga becak dan angkutan umum lain naik satu kali lipat dari harga sebelumnya. Karena itu, jika pemerintah pusat hendak mensejahterakan rakyat, mestinya bukan menaikkan harga BBM yang ditutupi dengan bantuan sosial sementara. Apalagi, kebijakan atas nama bantuan sosial ala Yudhoyono telah terlihat sejak 2009 dengan nama Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sejak BLT diluncurkan, angka kemiskinan di tanah air bukan berkurang, melainkan bertambah.

Sekali lagi, menaikkan harga BBM bukan solusi mengurangi angka kemiskinan, melainkan menambah. Apalagi, sampai saat ini data tentang rakyat miskin di Tanah Air belum ada yang sangat pasti. Dikhawatirkan, penyaluran kartu BLSM hanya menyentuh sebagian rumah tangga miskin. Bantuan BLSM pun tidak seimbang dengan harga bahan bakar yang harus dibeli oleh masyarakat, ditambah lagi harga kebutuhan sembako yang kian meninggi. Intinya, laba kenaikan harga BBM hanya untuk menutupi gaji aparatur pemerintahan. Buktinya, selama ini 20 persen APBN habis untuk gaji aparatur, begitu kata Dewi Aryani dari Komisi VII DPR RI dalam sebuah dialog di stasiun telivisi swasta.

Jika memang pemerintah pusat hendak mengurangi defisit, mestinya yang dilakukan adalah perampingan pada instansi pemerintahan, termasuk di kementerian. Jangan karena ingin menutupi kekurangan gaji aparatur, rakyat dikorbankan lalu diiming-imingi bantuan sosial.

Arus Kriminalitas

Harus diingat, kemiskinan berimbas pada kriminalitas. Alasan utama terjadinya kriminalitas adalah karena “butuh makan”. Menyimak Aris Toteles, “Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas.” Dengan demikian, kenaikan harga BBM bukan hanya menambah angka kemiskinan, tetapi juga menaikkan angka kriminalitas.

Ironisnya, jika terjadi tindakan kriminal, masyarakat bawah tetap disalahkan tanpa mau melihat akar penyebab bahwa itu semua karena kebijakan pemerintah. Ketika ada orang miskin yang mengemis, akan disalahkan dan diberi label “pemalas”. Ketika ada orang miskin mencuri sandal, akan dihukum berat. Ketika orang miskin mengambil dua potong kue yang bukan miliknya, akan didenda. Ujung-ujungnya, rakyat miskin selalu dipersalahkan seolah miskin adalah pilihan. Sebaliknya, jika pejabat pemerintahan yang melakukan penggelapan uang negara, tidak dikatakan kriminal. Padahal, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga rakyat.

Batee di ateuh, batee ji miyup; nyang cayé boh limèng bak teungoh,” kata hadih maja Aceh. Di level atas ada pemerintah dan pemerintahan. Di level bawah ada aparat keamanan. Manakala rakyat ingin menyampaikan aspirasi, selalu dibenturkan dengan aparat keamanan. Ketika rakyat hanya diam menerima kebijakan pemerintah, rakyat jua yang sengsara. Rakyat berada di tengah-tengah dan selalu jadi imbas. Begitu pula dalam kasus harga BBM ini. Semua yang melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM akan berhadapan langsung dengan aparat keamanan.

Aparat punya alasan melakukan tugas sehingga jika ada pelaku aksi yang tertembak, dianggap wajar saja. Dalihnya “peluru nyasar”. Namun, ketika ada satu saja anggota aparat yang terkena lempar batu, tidak boleh dikatakan itu “batu nyasar”. Singkatnya, kebijakan pemerintah bukan hanya menyebabkan rakyat miskin, tetapi juga mengadu domba antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan aparat. Hampir tidak ada kebijakan pemerintah yang kontroversi tidak mengadu-domba masyarakat—juga mahasiswa–dengan aparat. Entah sampai kapan, pemerintah negeri ini benar-benar berpihak pada rakyat.

Khusus Aceh

Bagi Aceh, pemerintah dapat mengambil kebijakan sendiri, tak perlu menuruti pusat (jakarta). Pemerintah Aceh dapat memberlakukan kebijakan semisal “harga BBM di Aceh tidak naik.” Pemerintah Aceh punya UUPA dan hak otonomi khusus dalam mengantur rumah tangga pemerintahan sendiri.

Perlu diketahui, regulasi industri Pemerintah Indonesia selalu dipengaruhi oleh negara-negara asing, itu sebab negara ini sering defisit dan punya utang luar negeri yang berlimpah. Hendaknya Pemerintah Aceh tidak berpatok pada pusat. Pemerintah Aceh mesti berani melakukan terobosan, termasuk tidak menaikkan harga BBM di Aceh. Pemerintah Aceh harus memperlihatkan pada pusat dan daerah lain bahwa Aceh mementingkan kesejahteraan sosial, bukan bantuan sosial. Maka, sisihkan APBA untuk mengantisipasi subsidi BBM. Itung-itung ini bagian dari janji Rp1 juta per KK itu. Tentu ini bisa dilakukan setelah jumlah aparatur di instansi pemerintahan dikurangi. Untuk apa sebuah komputer dalam satu ruang dipegang oleh dua orang? Entahlah, ini hanya sebuah tawaran.[]

Filed under: Opini, , , , , ,

One Response

  1. Linda mengatakan:

    semua akan lebih baik kalau kita berusaha

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna mohon kejelasan, suplay air di tempat kami sudah lebih seminggu macet. Di tempat orang lain lancar saja. Bagaimana ini? 1 week ago

LIKE FACEBOOK HRN

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.294 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: