Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Luka Berkesenian di Aceh

Karya Herman RN

LAGI-LAGI aktivasi Taman Seni dan Budaya Aceh (TBA) meninggalkan carut-marut di kalangan seniman. Aktivasi taman seni dan budaya merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Tujuannya mulia, agar taman budaya yang ada di daerah hidup, bersinar, dan meningkatkan perannya sebagai ruang dan pusat pengembangan kebudayaan. Melalui program ini, Kemenparekraf hendak memberikan peluang partisipasi sebesar-sebesarnya kepada seniman pelaku maupun kreator dari semua kalangan.

Ada empat taman budaya yang memperoleh kucuran dana pusat dalam program aktivasi ini: Taman Budaya Aceh (TBA), Taman Budaya Jawa Barat, Taman Budaya Jawa Timur, dan Taman Budaya Bali. Tahun ini merupakan tahun kedua bagi Taman Budaya Aceh menjalankan program aktivasi, dengan dana Rp1,4 miliar.

Belum apa-apa, program ini sudah menuai persoalan. Pertama, seniman yang dilibatkan masih tebang pilih. Kebanyakan seniman yang terlibat hanya dari Banda Aceh dan sebagian kecil Aceh Besar. Kedua, tumpang tindihnya kepanitiaan. Ada panitia dari pengelola acara – biasa disebut EO –  dari pusat. Ada pula kepanitiaan yang disusun oleh Kepala Taman Budaya. Sudah rahasia umum, jika kegiatan kesenian di Aceh ditangani oleh EO dari Jakarta, selalu saja seniman Aceh dirugikan dan dipandang sebelah mata. Seolah seniman Aceh dan EO lokal tak berkualitas, ruang gerak pun cenderung dibatasi.

Jika alasan pelibatan EO dari Jakarta adalah regulasi sehingga tak terhindarkan, pemangku kebijakan kesenian di Aceh sudah sepatutnya memikirkan semacam terobosan, sekurang-kurang membuat aturan agar EO luar menyesuaikan kegiatan mereka dengan kondisi kesenian dan seniman Aceh. Agak berlebihan menuntut seniman Aceh yang menyesuaikan diri dengan EO luar.

Di sini diperlukan ketegasan para pemimpin, Kepala Taman Budaya, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pemerintah Aceh. Perlu diingat, Taman Budaya Aceh bukan hanya milik seniman dan komunitas seni di Banda Aceh dan Aceh Besar. Even aktivasi TBA harusnya juga ada keterwakilan daerah. Program ini mestinya menyatukan kalangan seniman Aceh.

Pihak TBA dan Disbudpar Aceh harus tegas setiap menerima program kerja sama, baik dari pusat maupun dari EO luar. Jika memang merasa bakal timbul masalah di kalangan seniman, pertimbangkan sekali lagi program tersebut. Seniman Aceh tetap bisa hidup tanpa program pusat. Demikian halnya Taman Budaya, tetap bisa aktif manakala seniman dan pelaku seni diberdayakan, bukan hanya dijadikan angka-angka dalam mata anggaran.

Gedung hancur, seni binasa
Ada baiknya pengelola TBA memikirkan soal gedung dulu. Berikan fasilitas gedung TBA secara mudah kepada seniman agar terjadi aktivasi TBA yang sesungguhnya.

Sungguh menyedihkan melihat gedung utama TBA sekarang. Atapnya berlubang, kedua sayap tak berfungsi, lampu seadanya. Akhirulkalam, banyak komunitas seni lebih memilih gedung bukan kesenian daripada di taman budaya.

Kehancuran gedung kesenian dan kacaunya model pengelolaan kesenian adalah dua contoh kecil. Sesungguhnya dunia kesenian di Aceh berhadapan dengan masalah yang jauh lebih besar ketimbang kedua hal tersebut. Setidaknya, Pemerintah Aceh perlu mengerti betul, bahwa arena taman kesenian dan kebudayaan takkan berguna jika tidak ada kegiatan kesenian. Kegiatan itu datangnya dari pelaku, pekerja, dan kreator seni.

Kadang saya merenung, berpikir apakah Disbudpar Aceh – termasuk Banda Aceh sebagai tolok ukur berkesenian – punya data dan hasil penelitian, tentang berapa jumlah sanggar, berapa jumlah seniman beserta keahlian yang mereka miliki, jumlah kesenian baru yang lahir setiap tahun, dan berapa besar peran dan pengaruh kantong-kantong kesenian dalam mendorong tumbuhnya minat masyarat terhadap seni, sebagai dasar bagi institusi-institusi ini untuk merancang program kerjanya.

Jangan-jangan program-program kesenian selama ini dirancang di kedai kopi, untuk tidak mengatakan sambil tidur, dengan beberapa sejawat dekat, alih-alih mengadakan diskusi terarah dengan mengundang pemangku kepentingan kesenian. Lantas kalau begini keadaanya apa yang bisa diharapkan?

Ke depan kita tentu berharap ada perubahan yang radikal terhadap pengelolaan birokrasi kesenian di Aceh. Lembaga kesenian dan kebudayaan haruslah diurus oleh orang yang paham persoalan seniman, selain juga mengerti luar-dalam soal kesenian.

* HERMAN RN, pengkhidmat seni di Banda Aceh. Saat ini mengajar di Yala Islamic University, Pattani, Thailand.

Filed under: Essay

One Response

  1. […] HERMAN RN | LIDAHTINTA.WORDPRESS.COM […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna mohon kejelasan, suplay air di tempat kami sudah lebih seminggu macet. Di tempat orang lain lancar saja. Bagaimana ini? 1 week ago

LIKE FACEBOOK HRN

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.294 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: