Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Haruskah Aceh Memilih Presiden Indonesia? (Bag.1)

Oleh Herman RN

Saya bukan tim sukses (timses) dari calon mana pun! Kiranya ini penting saya sampaikan di awal untuk menegaskan bahwa celoteh saya kali ini adalah pandangan pribadi sebagai manusia sekaligus sebagai ureueng Aceh.

Aceh tak pernah lpemiluepas dari “air mata” dan “darah”! Kedua hal ini buntut dari janji manis. Sekadar mengingat hal yang memang selalu terpatri dalam ingatan rakyat Aceh: Soekarno berjanji manis pada Aceh yang kemudian ia mungkiri.


Rezim Soeharto juga sama. Aceh diberi label Daerah Istimewa (DI), tetapi segala kebijakan berada di tangan pusat (sentralistik). Ibarat sebilah pisau: mata pisau di Aceh, gagangnya di Jakarta. Soeharto menghapus kata “gampông” dan “mukim” di Aceh dengan alasan menyelaraskan dengan seluruh daerah Indonesia. Akibatnya, peran, fungsi, dan wewenang pemangku pemerintahan adat di Aceh hilang. Oleh karena itu, gelar DI Aceh tak lebih hanya kamuflase untuk menundukkan ureueng Aceh agar tak memberontak menuntut hak.

Masa Presiden Bj. Habibie Aceh seolah mendapatkan angin segar. Kebijakan Habibie yang memberikan status referendum kepada Timor Leste (dulu: Timor-Timur) membuat Aceh bertambah semangat menggaungkan referendum. Namun, Habibie tak punya “taring” untuk Aceh seperti ia menandatangani referendum Timor Leste.

Akhirnya giliran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais yang meberikan janji manis bagi Aceh. Seperti diketahui, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebelum menjadi presiden sempat menyatakan persetujuannya atas referendum Aceh. Gus Dur dan Amien Rais yang masa itu menjabat sebagai Ketua Umum MPRI RI menyepakati referendum Aceh yang langsung tertuang dalam Sidang Umum MPR RI.

Ironisnya, setelah Gus Dur jadi presiden, ia menolak referendum Aceh dengan alasan takut Aceh akan merdeka seperti Timor Leste. Gus Dur menyatakan referendum hanya tuntutan segelintir orang saja. Sebaliknya, ia mengaku sebagai “nabi” orang Aceh, merasa diri pahlawan orang Aceh dengan menghalangi referendum Aceh. Amien Rais pun tidak lagi buka mulut soal referendum Aceh.

Presiden berikutnya di Indonesia adalah Megawati Soekarnoputri. Sudah jadi rahasia orang Aceh, Megawati pernah berjanji di lapangan Blangpadang dalam kampanye partainya. Sembari menyebut diri sebagai “Cut Nyak” orang Aceh, ia berjanji tidak akan ada lagi setetes darah pun tumpah di bumi Aceh.

Kenyataannya, saat menduduki kursi presiden, Megawati malah menandatangani status Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Untuk diketahui, operasi militer yang diterapkan Megawati untuk Aceh adalah operasi militer terbesar di Indonesia sepanjang sejarah Nusantara.

Dalam kasus DOM Aceh ini tentu tak boleh melepaskan status Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto. SBY adalah Menkopolkam masa pemerintahan Megawati. Mau tidak mau, SBY mesti memiliki tanggung jawab masa DOM Aceh. Dua periode SBY jadi presiden, apa yang sudah diperoleh Aceh? Pembangunan di Aceh banyak hasil “sedekah” negara asing. Hampir tidak kelihatan pemberian Indonesia.googl

Begitu pula dengan Prabowo, yang menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopasus masa DOM Aceh (1989-1998). Peran dan sepak terjang anak buahnya di lapangan tidak boleh dilepaskan dari titah Prabowo sendiri. Sebagai komandan, Prabowo adalah “otak” DOM di lapangan masa Soeharto. Setelah itu, giliran Megawati menerapkan darurat militer (DM) untuk Aceh.

Nah, kedua orang ini (Megawati dan Prabowo) adalah orang yang bakal menduduki posisi penting di RI ke depan. Megawati dengan PDI-Perjuangannya adalah pengusung Capres Joko Widodo. Prabowo adalah capres dari Gerindra. Keduanya tidak boleh dilepaskan dari ingatan kasus DOM dan DM Aceh! [bersambung…]

Filed under: Essay, , , ,

3 Responses

  1. khairiah mengatakan:

    merenung.tulisan yang berani.nggak sbr bc bagian2nya

  2. Lazuardi mengatakan:

    Kalimat ini apa tidak salah? “Sebagai komandan, Prabowo adalah “otak” DOM di lapangan, meski “otak” DOM di belakang meja ada di tangan Megawati”. Ketika Megawati menerapkan Darurat Militer di Aceh, Prabowo sudah diberhentikan dari tentara sejak 1998. Jadi eranya berbeda. Prabowo mungkin terlihat sebelum itu. Kurang teliti nih bos hehe. Saleum🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna mohon kejelasan, suplay air di tempat kami sudah lebih seminggu macet. Di tempat orang lain lancar saja. Bagaimana ini? 1 week ago

LIKE FACEBOOK HRN

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.294 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: