Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Menilik Darurat Militer Thailand

Oleh Herman RN

DM ThaiSELURUH Thailand mencekam. Itulah yang diberitakan media, baik media Tahiland maupun media luar. Media-media di Indonesia tak mau ketinggalan mendramatisasi beritanya, yang mengesankan negeri Gajah Putih saat ini benar-benar mengerikan.

Seluruh wilayah Thailand memang telah resmi ditetapkan darurat militer, sejak Selasa, 20 Mei 2014. Ini adalah puncak kisruh politik Negeri Gajah Putih itu. Tujuh bulan berturut-turut, aksi demonstrasi pro dan kontra pemerintahan tidak dapat dibendung. Sedikitnya 27 orang meninggal dan ratusan luka-luka akibat kisruh berkepanjangan tersebut.

Berita darurat militer (DM) Thailand ini semakin heboh tatkala panglima tinggi Angkatan Darat Thailand, Jenderal Prayuth Chan-Ocha mengambil alih sistem pemerintaha Thailand. Dalam bahasa populer, ini disebut “kudeta militer”. Sejumlah negara mulai mengungkapkan keresahannya terhadap kondisi politik dan keamanan Thailand. Tidak ketinggalan Indonesia. Melalui Menlu Marty Natalegawa, Indonesia menyatakan sangat prihatin terhadap kudeta militer Thailand.

Suatu kewajaran, bangsa-bangsa dunia merasa khawatir dan cemas dengan situasi politik dan kemanan negeri Siam. Pasalnya, darurat militer selalu dimaknai sebagai kekuasaan mutlak di tangan militer, yang berimbas kekerasan terhadap rakyat. Asumsi ini sedikit berlebihan untuk Thailand. Sebagian rakyat Thailand malah mendukung darurat dan kudeta militer tersebut.

Pengalaman telah mengajarkan Thailand bahwa hanya militer yang mampu meredam kisruh politik berkepanjangan. Kudeta terhadap pemerintahan Yingluck ini bukanlah kudeta militer yang pertama di Negeri Gajah Putih. Sudah sembilan belas kali kudeta militer di Thailand sejak negeri ini sah jadi monarki konstitusional pada 1932. Mantan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra tumbang pada 2006 lalu juga digulingkan dengan kudeta militer.

Seperti diketahui, kisruh Thailand kali ini memanas sejak Yingluck—adik Thaksin–mengeluarkan kebijakan akan memberikan amnesti kepada Thaksin yang saat ini menjadi buron. Pro-kontra terhadap kebijakan Yingluck memanas dalam bentuk aksi demonstrasi. Pihak kontra di bawah kepemimpinan Suthep Thaugsuban dan kawan-kawan mengusung tuntutan membubarkan rezim Sinawatra. Mereka memaksa Yingluck turun tahta. Aksi demo meluas dari pusat kota Bangkok hingga ke pelosok-pelosok Thailand Selatan. Pihak pro Yingluck juga melancarkan aksi serupa. Basis mereka sebagian Bangkok hingga ke Thailand Utara.

Beberapa kali Yingluck mencoba mencari solusi dengan tetap mempertahankan posisinya di pemerintahan. Merasa yakin jalan keluar satu-satunya adalah Pemilu ulang, Yingluck rela turun dari jabatan perdana menteri sebelum Pemilu 2 Februari 2014. Ia turun tahta agar Pemilu segera dapat dilaksanakan. Dalam undang-undang Thailand, Pemilu tidak bisa dilaksanakan selama masih ada perdana menteri. Dengan keyakinan bahwa dirinya akan terpilih kembali dalam Pemilu, Yingluck rela turun tahta.

Setelah turun tahta, posisi Yingluck hanya pemangku (Plh) perdana menteri. Jabatan pemangku PM ini akan berakhir sampai adanya PM baru, yang dipilih dalam Pemilu kelak. Sebagai pemangku, Yingluck tidak memiliki kewenangan kebijakan. Kesempatan ini dijadikan angin segar oleh kubu Suthep Thaugsuban. Mereka mendekati Mahkamah Konstitusi. Puncaknya, Yingluck benar-benar digulingkan dari jabatan Plh perdana menteri. Jabatan Plh perdana menteri selanjutnya diemban Niwattumrong Boonsongpaisan yang sebelumnya wakil Yingluck.

 

Kudeta Militer

Sampai di sini, pihak militer Thailand masih memposisikan diri sebagai aparatur keamanan kerajaan dan negara. Kenyataannya, Plh Niwattumrong tidak juga mampu meredakan kisruh. Sebab itu, pihak militer Thailand, yang dikomandoi Jenderal Prayuth Chan-Ocha, mengumumkan status darurat militer. Pertanyaannya, di mana posisi raja Siam?

Di sinilah menariknya Thailand. Posisi raja adalah pemangku tertinggi wilayah, tidak ikut campur soal pemerintahan. Raja hanya menandatangi surat keputusan bahwa pemerintahan Thailand sementara berada di bawah militer. Selanjutnya, terserah Jenderal Prayuth sebagai panglima tertinggi angkatan darat. UU Thailand mengatakan, dalam posisi seperti ini, Prayuth memilih kewenangan mengangkat dan mencopot siapa saja di pemerintahan.

Menyadari dirinya adalah harapan terakhir rakyat Thailand, Prayuth segera melakukan shut down Bangkok agar dapat me-restart Thailand. Ia dan pasukannya mempertemukan pimpinan-pimpinan pihak bertikai, mulai kedua belah pihak pendemo, pihak pemerintahan, hingga sejumlah pihak terkait lainnya.

Pertemuan pertama dilakukan sehari setelah status darurat militer diberlakukan, 21 Mei 2014. Karena belum juga ada titik temu, semua pimpinan itu dilepaskan kembali ke kelompoknya masing-masing dengan harapan segera bermusyawarah mencari jalan keluar. Keesokan harinya, 22 Mei 2014, Prayuth kembali mempertemukan pihak bertikai. Namun, tetap saja tidak ada jalan keluar. Karena itulah, militer secara tegas mengambil alih sistem pemerintahan. Semua siaran telivisi di Thailand, baik yang negeri maupun swasta, langsung ditutup oleh pihak militer demi mencegah pemberitaan yang tidak diinginkan.

Para pimpinan demonstran kedua belah pihak sementara waktu ditahan. Yingluck juga diamankan. Artinya, fokus darurat militer Thailand adalah pemerintah dan bos-bos pendemo, bukan rakyat. Inilah yang membedakan status DM Thailand dengan beberapa negara.

Untuk diketahui pula, Prayuth tidak pernah mengklaim dirinya sebagai perdana menteri sementara seperti diberitakan sejumlah media di Indonesia. Prayuth hanya penguasa tertinggi selama DM. Tugasnya menjaga keamanan negara dan mendesain pemilihan perdana menteri baru. Singkatnya, darurat militer atau kudeta militer Thailand tidak seseram pemberitaan media, juga tidak sengeri darurat militer di Aceh tempo dulu. DM di Aceh, militer menggunakan kekuasaannya untuk menghabisi siapa saja, termasuk rakyat jelata. DM di Thailand, militer menggunakan kekuasaannya untuk mendesain kembali pemilu agar mereka segera memilih perdana menteri baru. Ini sebab, DM Thailand boleh jadi harapan rakyat!

 

Herman RN WNI asal Aceh,

mengajar di Fatoni University, Thailand.

Filed under: Opini, , , ,

3 Responses

  1. Monza Aulia mengatakan:

    Berarti media terlalu melebih-lebihkan berita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna mohon kejelasan, suplay air di tempat kami sudah lebih seminggu macet. Di tempat orang lain lancar saja. Bagaimana ini? 1 week ago

LIKE FACEBOOK HRN

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.294 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: