Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Aceh Laboratorium Sampel

oleh Herman RN

petaHana igop na bak geutanyoe! Hantom igop tom bak geutanyoe! ‘Tidak ada pada orang ada pada kita! Tidak pernah di orang dipernahkan di kita!’ Mungkin ini pepatah yang lagi hangat di Aceh. Beberapa hal yang ada di Aceh belum tentu dan mungkin tidak pernah terjadi di daerah lain. Apa yang belum dilakukan oleh daerah Aceh, Aceh melakukannya. Alhasil, Aceh jadi daerah contoh.

Katakan saja satu dekade lalu, ketika Aceh minta hak khusus dalam mengatur rumah tangga pemerintahannya. Aceh mendapatkan hak otonomi khusus itu, yang kemudian permintaan sama diikuti oleh Papua, Ambon, Yogyakarta, dan mungkin daerah lain.

Ketika istilah referendum di Tanah Air menggema dahsyat dari Aceh, Yogyakarta juga mengusulkan hak yang sama. Lagi-lagi Aceh jadi daerah contoh bagi daerah lain. Kalaupun ada perbedaan, kecil sekali. Misalkan saja, Aceh “gagal” dengan referendumnya, tetapi Yogyakarta “berhasil”. Mereka sekarang sudah tidak perlu lagi memilih kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur). Setiap periode, gubernur akan dijabat oleh sultan dan wakilnya oleh Paku Alam.

Selanjutnya, ketika Aceh menerapkan dan menuntut syariat Islam dari pusat, sejumlah orang sempat menertawakan Aceh. Mulanya, sebagian orang mulai penasaran bahkan ada yang merasa aneh. Aceh dan Islam adalah dua sisi mata uang yang tak mungkin lekang di panas dan hujan. Bagi sekelompok orang, bagaimana mungkin Aceh harus diislamkan lagi dengan label “Nanggroe Syariat Islam”, padahal seluruh penduduk asli Aceh adalah Islam. Namun, itulah Aceh, selalu ingin beda dan menjadi sampel.

Dalam pesta demokrasi di Tanah Air, Aceh menerapkan partai lokal dan calon independen. Kendati mulanya hal ini dinilai terlalu pesimis oleh sebagian orang, dalam perjalanannya Aceh disanjung juga. Tatkala derah lain menggunakan isitilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk instansi yang menangani dan mengawasi jalannya pesta demokrasi, Aceh mengistilahkan Komisi Independepn Pemilihan (KIP) untuk lembaga yang sama.

Tidak jauh beda dengan lembaga pengawasan pemilihan umum di atas, lembaga yang mengawasi soal keagamaan, Aceh juga punya nama khusus. Tatkala daerah lain menggunakan istilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk lembaga keagamaan ini, Aceh menyebut lembaga yang sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Beberapa hal yang belum pernah dilakukan orang telah dilakukan oleh Aceh. Beberapa hal yang dengan mulanya mendapat tanggapan sinis dari sejumlah kalangan berhasil jadi patron bagi daerah lain. Namun, mungkinkah beberapa hal baru-baru ini yang dilakukan Aceh akan terus menjadi contoh dan ditiru oleh orang atau daerah lain?

Katakan saja soal memberikan SK jabatan eselon kepada orang yang sudah almarhum. Aceh punya sesuatu yang baru. SK diberikan kepada pejabat yang sudah setahun meninggal dunia. Mungkinkah ini juga trik menciptakan sampel yang baru untuk daerah lain?

Bersamaan dengan itu, ada pula SK eselon kepala pelaku khalwat. Jika dulunya Aceh menjadi contoh daerah syariat yang hak ini sempat diminta pula oleh Sulawesi, kini Aceh mencoba memberi sesuatu yang unik. Aceh menawarkan apakah daerah lain berani memberikan SK jabatan eselon kepada pelaku pelanggar syariat Islam? Ini juga sampelkah?

Tidak puas dengan prestasi itu, dua pekan kemudian Aceh kembali melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh daerah lain. Aceh memberikan posisi jabatan penting kepada pelaku penyimpangan uang negara. Artinya, di Aceh dibenarkan koruptor yang masih punya sangkutan perkara dengan hukum untuk tetap menjabat bahkan ditawarkan posisi yang lebih empuk.

Sebulan terakhir, Aceh masih tetap melakukan sesuatu yang mungkin sebuah gebrakan. Namun, tidak diketahui pasti, apakah gebrakan ini memang ditujukan agar dicontoh oleh daerah lain, karena beberapa hal sudah jadi contoh daerah lain?

Simak saja pemberitaan media yang menyebutkan bahwa “Di Aceh ada arisan berhadiah lelaki muda” (Serambi, 5 Maret 2013). Terlepas benar tidaknya hasil pembeberan lembaga Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh ini, agaknya ada sesuatu yang baru di Aceh.

Soal yang satu ini mungkin sudah terdapat di daerah lain. Namun, bagi Aceh tetap ini merupakan sesuatu yang baru. Pasalnya, Aceh adalah daerah syariat Islam. Benarkah di Aceh ada pula arisan yang menawarkan lelaki muda? Jika yang satu ini bukan gebrakan dan tidak dimaksudkan untuk dicontoh oleh daerah lain, agaknya hasil amatan BP3A Aceh itu harus dipertanyakan. Apa indikator dan siapa informan mereka sehingga dapat berkesimpulan demikian? Atau memang sudah saatnya Aceh melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh daerah lain tanpa kenal batas lagi? Wallahualam…

Filed under: Essay, , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna mohon kejelasan, suplay air di tempat kami sudah lebih seminggu macet. Di tempat orang lain lancar saja. Bagaimana ini? 1 week ago

LIKE FACEBOOK HRN

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.294 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: