Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

BBM dan Jokowi

Oleh Herman RN

KEBIJAKAN Joko Widodo selalu dikenal penuh terobosan. Kepemimpinannya di Solo dianggap sebagai suatu keberhasilan sehingga jalan menuju DKI Jakarta menjadi mudah dilalui. Setahun memimpin DKI ia pun mulus menuju RI-1 bersama Jusuf Kalla (JK).

bbmJoko-JK (singkatan bagi Jokowi-Jusuf Kalla) akan memimpin Indonesia lima tahun mendatang. Presiden dan wapres terpilih ini memang belum dilantik, tapi beberapa kebijakan sudah mulai dicanangkan. Joko-JK sudah punya rencana akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa media menjadikan hal ini sebagai berita hangat yang “diolah” hampir setiap hari. Dikabarkan pula Joko-JK sedang berusaha mendekati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membujuk SBY agar segera menaikkan harga BBM sebelum serah terima jabatan presiden lama kepada presiden terpilih.

Jika SBY segera menaikkan harga BBM, tentu saja Joko-JK terlepas dari hujat rakyat yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika SBY tidak menaikkan harga BBM di sisa jabatannya ini, Joko-JK yang akan berhadapan dengan suara-suara rakyat saat harga BBM naik kelak.

Apa pun kebijakan pemimpin, rakyat wajib mengawal. Manakala dianggap akan merugikan rakyat, sudah semestinya ada kritikan. Kritikan jangan dianggap sebagai lawan, melainkan bentuk kepedulian. Di sinilah saya merasa perlu menuangkan sumbangsih pemikiran atas rencana Joko-JK menaikkan harga BBM.

Kendati belum dilantik, hemat saya semua rakyat tetap berhak memberikan kritikan dan saran kepada pemimpinnya. Apalagi, pemimpin tersebut sudah memaparkan rencananya ke depan. Siapa pun presiden itu, mestinya memiliki rencana untuk kesejahteraan rakyat. Jangan karena alasan utang Indonesia terlalu besar pada dunia, rakyat kecil dijadikan korban guna melunasi utang-utang tersebut.

Selama ini, subsidi BBM masih terlalu kecil untuk hitungan rakyat miskin di Indonesia yang jumlahnya ratusan juta jiwa. Apatah lagi, sistem penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran. Jika sistem subsidi belum mampu diperbaiki, baiknya tidak tergesa-gesa menaikkan harga BBM.

Jokowi memang akan memberikan subsidi langsung kepada rakyat kalangan bawah. Katanya, subsidi itu diambil dari harga BBM yang dinaikkan. Ia lupa, seberapa pun besar subsidi bagi masyarakat, tidak akan mengubah angka kemiskinan jika harga BBM dinaikkan. Kenaikkan harga BBM tetap jadi imbas ke semua sektor. Untuk apa masyarakat tani mendapatkan subsidi pupuk langsung jika mereka harus membeli minyak goreng dengan harga meroket? Untuk apa nelayan dapat subsidi tambahan jika minyak untuk motor boatnya harus diperoleh dengan harga tinggi? Karena itu, menaikkan harga BBM sejatinya bukan pilihan pertama untuk mengubah bangsa ini.

Sebelum dilantik saja, Joko-JK sudah punya kebijakan akan menaikkan harga BBM, tampaklah bahwa pasangan ini belum memiliki kebijakan kreatif dan inovatif. Rencana menaikkan harga BBM secara tergesa-gesa hanya kebijakan kopi-paste dari rezim-rezim lampau. Mestinya, pikirkan dulu kebijakan lain. Tatkala sudah tidak ada solusi lain mengatasi krisis bangsa ini, barulah BBM menjadi pilihan. Masih ada masa untuk presiden/wapres ini memeras pikiran sebelum mengeluarkan statemen ke media.

Imbas Kenaikan BBM

Kenaikan harga BBM berimbas pada setiap sektor perekonomian masyarakat. Efeknya bukan hanya bagi pemilik kendaraan mewah, tapi juga bagi pemilik becak motor. Semua kebutuhan pangan akan menanjak naik mengikuti arus harga BBM. Singkatnya, kenaikan harga BBM tidak pernah menguntungkan rakyat kalangan bawah, melainkan mencekik.

Memberikan subsidi kepada rakyat adalah suatu tindakan terpuji. Namun, menaikkan harga BBM tergesa-gesa justru perbuatan keji. Alangkah baiknya, Joko-JK mengambil dari sektor lain untuk subsidi kepada rakyat, jangan mengganggu harga BBM—jika memang tidak mungkin diturunkan.

Saya misalkan begini, Joko-JK bisa menaikkan pajak kendaraan mewah, lalu subsidikan hasilnya kepada rakyat miskin. Dapat pula menaikkan cukai rokok dan hasilnya subsidikan kepada rakyat kalangan bawah. Kenaikkan pajak kendaraan mewah akan berimbas bagi orang menengah ke atas. Rakyat miskin selemat. Kenaikan cukai rokok akan berimbas bagi perokok aktif. Hal ini mengajarkan rakyat Indonesia agar hidup sehat. Kalau memaksakan juga merokok, risikonya jelas hanya bagi perokok. Namun, jika harga BBM yang dinaikkan, risikonya mengena ke semua sektor.

Sebagian orang berpendapat, naiknya harga BBM akan menaikkan harga bahan pokok. Hal ini menguntungkan rakyat kecil seperti petani dan nelayan. Benar, harga BBM naik akan menaikkan harga beras, cabai, bawang, minyak, ikan, dan sebagainya. Namun, seorang petani belum tentu dia nelayan. Seorang penanam tomat belum tentu ia menanam bawang. Artinya, nelayan punya ikan, tapi ia butuh beras. Petani punya beras, tapi ia butuh ikan dan lauk-pauk lainnya. Maka, kenaikkan harga bahan pokok tidak akan pernah menguntungkan rakyat kecil. Harus diingat, rakyat Indonesia cenderung sebagai konsumen, bukan produsen. Kalaupun ada segolongan masyarakat memproduksi suatu barang atau hasil tani, lazimnya mereka hanya punya satu-dua jenis pertanian/barang saja. Adapun kebutuhan dapur sehari-hari tidak cukup dengan satu jenis.

Dulu, setiap ada kebijakan pemerintah akan menaikkan harga BBM, meskipun masih tahap rencana, semua rakyat Indonesia bangkit menolak kebijakan tersebut. Mahasiswa dan pemuda turun ke jalan mengadakan demonstrasi. Sekarang, tatkala kebijakan menaikkan harga BBM keluar dari mulut Jokowi, semacam tak ada protes dari aktivis dan mahasiswa. Bahkan, beberapa kelompok mencari celah pembenaran harga BBM naik bukan kesalahan Joko-JK. Ada pula yang berargumen, kenaikan harga BBM sudah tepat demi kesejahteraan rakyat.

Di sini ada kesan manakala kebijakan berasal dari Jokowi, semua seakan menjadi benar atau dipaksa-benarkan. Mestinya, para pendukung Joko-JK dan rakyat Indonesia umumnya belajar dari pengalaman. Naiknya harga BBM sejak jaman dulu belum pernah menyejahterakan rakyat. Jangan karena keberhasilan Jokowi di Solo, lantas apa pun yang keluar dari mulut Jokowi seolah kembali ke pasal: “Jokowi selalu benar; jika Jokowi salah, kembali ke pasal satu.”

 

HERMAN RN, S.Pd., M.Pd., warga negara Indonesia,

dosen di Fatoni University Thailand.

 

Filed under: Opini

One Response

  1. suraufandi mengatakan:

    rakyat yang mengatakan kebijakan joko selalu salah juga banyak kok pak, cuma kurang didukung media.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna mohon kejelasan, suplay air di tempat kami sudah lebih seminggu macet. Di tempat orang lain lancar saja. Bagaimana ini? 1 week ago

LIKE FACEBOOK HRN

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.294 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: