Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Episentrum Syariat

Oleh Herman RN

TERHITUNG sejak 4 Juni 2015, Walikota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, sah mengeluarkan kebijakan “jam malam” bagi setiap perempuan dalam lingkup Banda Aceh. Ultimatum ini bagaikan gempa 8,9 skala rikhter bagi sebagian orang. Riuh pro dan kontra terhadap kebijakan ini berkembang menjadi diskusi dari satu kedai ke kedai lain.

Sebelum Illiza dengan syariat “jam malamnya” di Banda Aceh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara sudah lebih dahulu mengeluarkan peraturan daerah (Perda) berupa larangan berboncengan antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Dalam Perda (Qanun) yang disahkan 20 April 2015 lalu itu termaktub pula tentang pemisahan kelas antara siswa laki dan perempuan di sekolah tingkat menengah, SMP dan SMA.             Banyak aktivis, pakar, dan pengamat, membicarakan qanun ‘ngangkang’ tersebut.

Di pantai barat Aceh, aturan syariat serupa ini juga menjadi polemik tatkala Pemkab Aceh Barat menetapkan “wajib rok” bagi setiap perempuan. Kini, giliran Kota Banda Aceh dengan “jam malam” ala wali kota. Aturan “jam malam” hadir bagaikan episentrum syariat di Kota Madani, yang tidak hanya mengguncang Banda Aceh, tapi juga nyaris seluruh Aceh. Intruksi Walikota Banda Aceh nomor 1 Tahun 2015 ini pun menjadi isu nasional. Dengan tagar #BandaAcehMasukAkal, episentrum syariat “jam malam” bagi perempuan di Banda Aceh sempat menjadi trending topik media sosial.

Pro-kontra

Tidak dapat ditampik, penolakan terhadap aturan “jam malam” terus bermunculan, terutama dari mereka yang mengatasnamakan aktivis perempuan atau pembela hak perempuan. Penolakan terhadap aturan ini juga datang dari mereka yang mengatasnamakan pekerja perempuan. Simpulan dari setiap penolakan itu bahwa pemberlakuan “jam malam” akan mengekang hak dan ruang gerak perempuan. Hal ini juga diutarakan Wapres Jusuf Kalla di sejumlah media. Artinya, Banda Aceh akan bias gender.

Asumsi yang dibangun oleh mereka para penolak kebijakan ini bahwa “jam malam” akan membatasi ruang gerak perempuan, terutama para pekerja perempuan yang memiliki jam kerja sampai malam hari. Katakanlah, perempuan-perempuan yang bekerja sebagai penjaga warung internet, kafe dan sejenisnya, juga penyedia jasa layanan rekreasi/hiburan. Dikhawatirkan hak-hak mereka terkekang dengan berlakunya “jam malam”.          Perempuan yang berprofesi sebagai dokter, perawat dan seumpama itu, tentu juga akan berhadapan dengan “jam malam”. Ada ketakutan jika “jam malam” berlaku, warga kesulitan mendapatkan dokter, perawat, atau bidan di malam hari.

Barangkali kekhawatiran ini terlalu berlebihan, karena dalam Intruksi Walikota Banda Aceh tersebut diberikan pengecualian bagi para perempuan yang bekerja atau berprofesi seperti di atas. Lebih lanjut aturan itu memberi batasan longgar sampai pukul 23.00 WIB. Menurut Walikota Banda Aceh, aturan itu sudah sesuai dengan Undang Undang Tenaga Kerja. Walikota juga mengaku kebijakan ini sesuai Intruksi Gubernur Aceh tentang penertiban kafe dan layanan internet seluruh Aceh.

Jika memang sudah ada surat intruksi gubernur dan sudah disesuaikan dengan undang-undang tenaga kerja, tentu mereka yang protes terhadap pemberlakuan “jam malam” ini sedikit berlebihan. Akan tetapi, kritik tetap harus diberi ruang. Artinya, semua elemen di Aceh siap mengawal kebijakan walikotanya sehingga mereka mau kritis memberikan kritik.

Ada beberapa kekhawatiran lain yang harus dicermati, misalnya, soal sanksi dan sosialisasi. Publik Aceh tidak mau aturan ini lahir hanya untuk sensasi. Jika benar kebijakan walikota berpihak pada rakyat, tentunya penting menggelar seminar terkait kebijakan ini. Terlepas dari itu, ada satu pertanyaan penting untuk setiap aturan syariat: mengapa selalu harus perempuan yang jadi imbas aturan syariat, mulai dari rok, duduk ngangkang, hingga jam malam?

Ulang Kaji

Sejak Aceh mendapatkan otonomi khusus tahun 2001 silam, perkara Syariat Islam sudah menjadi episentrum di negeri paling ujung Indonesia ini. Hal ini diperkuat dengan pengesahan Qanun Syariat Islam sesuai amanah Undang Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006. Perlahan tapi pasti, sejumlah aturan syariat mulai diterapkan di Aceh, kendati pro kontra terhadap isi qanun muncul-terbenam seiring matahari terbit dan tenggelam.

Keinginan Aceh menjadi daerah Syariat Islam secara kaffah terus bergulir, meski pemimpin daerah silih berganti. Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh tidak lepas dari amatan publik dan media massa. Apalagi, sanksi-sanksi terhadap pelanggaran syariat mulai tampak. Sejak sah Qanun Syariat Islam di Aceh, banyak yang dinikahkan karena tertangkap mesum, banyak yang dicambuk karena zina, tidak sedikit pula yang dilecut karena maisir, mabuk, judi, dan sejenisnya.

Ironisnya, hukum syariat di negeri Serambi pernah seperti hukum positif di tempat lain: tajam ke bawah tumpul ke atas. Kasus polisi syariat Wilayatul Hisbah (WH) yang tertangkap meusum di Ie Masen tahun 2007 lalu hilang entah kemana. Demikian halnya dengan WH Langsa (tahun 2010) yang memperkosa tahanan, sama sekali jauh dari cambuk. Sudah rahasia umum pula seorang ajudan Walikota Banda Aceh tertangkap meusum di dalam mobil di tepi pantai (tahun 2013). Bahkan, tahun 2014 kemarin, seorang PNS Kota Banda Aceh sekaligus tokoh masyarakat tertangkap meusum di sebuah salon dalam Kota Banda Aceh. Semua mereka lepas dari cambuk syariat.

Hal ini penting diingat oleh Walikota Banda Aceh sebelum mengeluarkan kebijakan “jam malam” bagi perempuan. Sejauhmana kebijakan itu sudah disosialisasikan? Bagaimana bentuk sanksi dan ketegasan hukum yang berlaku bagi mereka yang kedapatan berkeliaran malam melewati ambang batas “jam malam”? Jika yang tertangkap kelak anak gadis pejabat, apakah yang akan dilakukan oleh walikota? Apakah Walikota Banda Aceh sudah punya mekanisme mengaplikasikan kebijakan “jam malam” ini semisal ia akan mendatangi kafe-kafe atau kedai kopi demi mencari aneuk dara?

Sangat penting pula melihat tupoksi dan wewenang seorang kepala daerah (walikota/bupati). Apakah mengatur larangan pesta di tahun baru, larangan berzikir di malam tahun baru, larangan boncengan bukan muhrim, pemisahan kelas, itu semua memang tugas seorang walikota atau bupati? Lantas, apa kerja Dinas Syariat Islam?

Terlepas dari semua itu, publik percaya setiap kebijakan untuk melindungi rakyat. Dalam kontek syariat, tentunya bermaksud melaksanakan kebaikan, mencegah kemungkaran. Namun, penting mengkaji aspek sosial dan kearifan lokal setempat disertai ketegasan dan kejelasan: tegas hukumnya, jelas mekanisme dan sanksinya.

Apa pun aturannya, yang namanya syariat harus ditegakkan, tapi tidak dengan spontan dan memaksa apalagi sampai anarkis. Akhirnya, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan di negeri episentrum syariat!

Herman RN, cerpenis dan esais.

Filed under: Essay, , , ,

2 Responses

  1. Fistar Leasa mengatakan:

    Sang Penulis, bolehkah saya tanya mksud dari episentrum syariat? Sebab berdasarkan mknanya yaitu titik pada permukaan bumi y tegak lurus kata itu sering saya temukan dalam ilmu geografi. Jadi saya gak paham, mgkin saya coba maknakan begini titik pada permukaan bumi syariat, tpi tetap saja saya bingung memknakannya. Ia isi tulisan ini smua hal tentang kebijakan syariat, tpi y saya tdk paham penggunaan kata ini. Kemudian kata Tupoksi, saya cari di KBBI tapi gak ada…
    Saya senang membcaa tulisan di lidah tinda krna kualitas tulisannya bnr2 tinggi dan menunjkkan penulis adlah org y berwawasan tinggi.

  2. lidahtinta mengatakan:

    Silakan interpretasi sebebasnya. Tak ada bantahan. Namun, jika Anda bermaksud bertanya pada saya, episentrum syariat dalam tulisan ini lebih kepada “titik goncangan syariat”. Memang susah dimaknai secara denotasi. Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

TWITTER SAYA

  • @tirtadaroy_bna mohon kejelasan, suplay air di tempat kami sudah lebih seminggu macet. Di tempat orang lain lancar saja. Bagaimana ini? 1 week ago

LIKE FACEBOOK HRN

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.294 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: