Lidah Tinta

Ikon

Saatnya tinta bersuara lebih lantang dari suara senjata

Oh, PLN dan PDAM

Oleh Herman RN

pdamTIDAK berlebihan jika disebutkan bahwa PLN dan PDAM setali tiga uang dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, khususnya di Banda Aceh dan sekitarnya. Dalam istilah lain, keduanya (PLN dan PDAM) ibarat dua sisi mata uang yang saling mendukung, saling melengkapi. Tatkala PLN hidup, PDAM tiba-tiba mati. Ketika PDAM lancar, giliran PLN yang bertingkah.

Begitulah kedua saudara dekat ini saling mengisi satu sama lain. PLN dan PDAM semakin saling melengkapi penderitaan rakyat sejak beberapa tahun terakhir, meskipun para petingginya mengaku sedang dan terus berbenah. PLN dan PDAM sebagai kebutuhan primer dalam aktivitas sosial dan rumah tangga masyarakat nyatanya sampai sekarang belum bisa terlalu diharapkan. Ketika ditanyakan mengapa masalah utama masyarakat ini belum teratasi juga? Alasan yang diberikan pihak pemangku jabatan di PDAM dan PLN pun masih sama seperti alasan di zaman bahelak. Pihak PDAM akan berdalih ada pipa bocor atau kekurangan tekanan pada sumber utama, sedangkan pihak PLN selalu menjawab tidak cukup arus atau dan kesalahan teknis.

Alasan teknis yang selalu digembar-gemborkan manajer umum PLN bisa diterima jika menyangkut kondisi alam semisal badai atau banjir. Namun, alasan klise tersebut sangat tidak bisa ditoleransi jika tiba-tiba listrik mati padahal tidak ada hujan tidak ada badai.

Menariknya, sekarang baik PDAM maupun PLN sudah punya alasan pamungkas yang baru untuk menjawab keluhan atau pertanyaan warga terkait air dan listrik mati. Alasan utama PDAM adalah sedang ada pembangunan jalan layang (flyover) di Simpang Surabaya. Proyek tak kunjung selesai itu akan selalu jadi “kambing hitam” bagi PDAM untuk mematikan aliran air.

Adapun alasan pamungkas PLN sekarang bilamana terjadi mati listrik, cukup dengan berkata “ada gangguan di PLTU Nagan Raya”. Singkatnya, masing-masing ‘kaka-beradik’ ini sudah punya tempat melempar alasan jika ada pertanyaan tentang macet/mati air atau listrik. Proyek flyover jadi kambing hitam PDAM dan PLTU Nagan Raya jadi kambing hitam PLN.

 

Mati di Bulan Puasa

Sebelum memasuki bulan Ramadan, pihak PLN dan PDAM sudah berjanji tidak akan ada lagi pemadaman listrik dan air macet. Nyataya, minggu pertama Ramadan, listrik sudah mulai bertingkah. Bahkan, beberapa wilayah di Banda Aceh dan Aceh Besar, listrik mati tepat menjelang orang berbuka puasa.

Mulanya, masyarakat sempat senang mendengar PDAM berhasil melakukan penyambungan pipa utama di kawasan jalan layang Simpang Surabaya. Namun, dengan kenyataan air masih mati juga di bulan Ramadan ini bahkan memasuki sepuluh terakhir, masih tetap mati, tentu tidak salah jika masyarakat kemudian berdoa—karena sudah bosan memaki—agar Allah menegur awak PDAM dan PLN.

Sepanjang tahun masyarakat melapor dan mengeluh. Kesannya, keluhan masyarakat dianggap laksana anjing menggonggong. Janji demi janji dari pihak PLN dan PDAM sudah seperti taburan kerikil di sepanjang jalan berlobang. Sumpah serapah bagi dua lembaga ini sudah tidak terbilang. Namun, tetap saja lstrik mati dan air macet.

Pertanyaan sederhana dari masyarakat, apakah tidak ada pengawasan dan pengontrolan dari pihak PDAM sehingga setiap bulan selalu ada pipa yang bocor sehingga selalu ada air macet? Jika ada kontrol secara kontinyu ditambah perawatan yang baik, tentunya pihak PDAM cepat mengetahui di bagian mana ada pipa yang akan bocor atau harus diganti sehingga cepat ditangani. Bukan sebaliknya, setelah tahu ada pipa bocor sekali pun, penanganan malah tidak kunjung sehingga masyarakat harus mengalami ketiadaan air hingga berhari-hari.

Demikian halnya PLN, harus ada kontrol dan pengelolaan secara kontinyu terhadap trapo-trapo dan pembagian arus listrik. Jika ada bagian tertentu yang disinyalir akan menimbulkan masalah, pihak PLN harusnya cepat menanganinya sehingga pelayanan kepada masyarakat benar-benar maksimal. Jika pelayanan sudah maksimal, tentu soal kenaikan rekening yang 200 persen itu tidak terlalu dihebohkan masyarakat. Wajar masyarakat ribut menolak kenaikan tarif listrik, karena masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Di satu sisi, masyarakat harus hidup bergelap-gelapan, di sisi lain harus membayar tagihan dua kali lipat dari sebelumnya.

 

Peran Lembaga Kontrol

Terkait masalah klasik PDAM dan PLN, peran lembaga kontrol sangat diharapkan. Lembaga kontrol dimaksud mulai dari lembaga perwakilan rakyat sampai lembaga Ombudsman. Anggota dewan mestinya berpihak kepada rakyat untuk menyelesaikan masalah rakyat dengan PDAM dan PLN. Jika patut diberikan teguran, ya tegurlah pejabat PDAM dan PLN tersebut. Jangan karena di komplek perumahan dewan air dan listrik tidak bermasalah, lantas anggota dewan diam saja dengan alasan tidak ada rakyat yang melapor kepadanya.

Sebagai wakil rakyat, setiap anggota dewan harus peka dengan keluhan dan kebutuhan rakyat. Tidak harus menunggu laporan. Anggota dewan harus melek teknologi. Media massa, baik cetak maupun elektronik senantiasa memberitakan keluhan warga tentang PDAM dan PLN, sepanjang hari, setiap waktu. Harusnya anggota dewan paham bahwa berita di media massa adalah bagian dari laporan warga, tidak mesti harus menunggu laporan resmi. Di zaman serba medsos ini, setiap wakil rakyat harus memiliki akun media sosial dan senantiasa memantau akunnya. Jika ada status media sosial masrakayat yang mengeluhkan pelayanan publik, anggota dewan harus bertindak cepat. Jadikan media sosial sebagai ‘surat rakyat’, jangan selalu menunggu laporan resmi.

Demikian pula lembaga Ombudsman, hendaknya jangan bekerja sekadar penerima laporan semata, tetapi harus ada aksi terhadap laporan warga tersebut. Lembaga Ombudsman harus bisa memediasi antara warga dan pelayan publik yang dilaporkan tersebut sehingga bisa dicari solusi bersama. Ombudsman jangan sekadar menerima laporan, lalu meneruskan laporan ke pusat atau bagian yang lebih tinggi. Walhasil, dokumen laporan warga berakhir di tong sampah atau termakan waktu.

Memang, secara regulasi, Ombudsman tidak berwenang memberikan sanksi terhadap lembaga yang sudah dilaporkan oleh warga meskipun diketahui pasti lembaga tersebut telah salah/bersalah. Namun, Ombudsman bisa memediasi pertemuan antara warga dan lembaga yang dilaporkan. Selanjutnya, ke depan diperlukan perubahan regulasi lembaga Ombudsman agar bisa berperan lebih besar lagi dalam menyikapi laporan warga. Jika bukan sebagai lembaga pemberi sanksi, paling tidak Ombudman bisa meggandeng lembaga hukum atau pengadilan dalam memberikan sanksi terhadap lembaga yang dilaporkan warga.

Jika hal ini bisa dilakukan, mungkin pelayanan publik seperti PDAM dan PLN bisa lebih bagus ke depannya. Saya yakin, semua kita sebenarnya sudah muak membaca atau mendengar makian masyarakat terhadap PLN dan PDAM. Namun, apa boleh buat, terkadang masyarakat juga sudah berada di luar kontrol dirinya. Oleh karena itu, semoga di bulan penuh berkah ini, semua kita bisa saling memahami dan memaafkan.

 

 

Herman RN, penulis dan cerpenis.

Email: hermanrn13@gmail.com

Iklan

Filed under: Opini, , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

TABIK

Pembaca yang budiman, tidak dilarang mengutip tulisan dari web blog ini, baik seluruh maupun sebagian. Harapan kami, jangan lupakan sumbernya. Senang kami jika ada komentar ditinggalkan, apa pun bentuknya. Diskusi lebih lanjut dilayani di pelangijantan@gmail.com Terima kasih.

PO TULEH

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 2.399 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: